Menkeu: Belanja daerah belum optimal sebabkan ketimpangan

id sri mulyani,belanja daerah,ketimpangan pembangunan,indeks pembangunan manusia,akses air bersih

Menkeu: Belanja daerah belum optimal sebabkan ketimpangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) menyampaikan penjelasan pemerintah dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/9/2021). Raker itu membahas Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan belanja daerah yang belum optimal telah menyebabkan realisasi pembangunan yang belum optimal dan terjadi ketimpangan.

“Beberapa daerah berkinerja sangat tinggi namun masih banyak yang tertinggal. Hal ini diakibatkan oleh kualitas belanja daerah yang belum optimal,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Terjadinya ketimpangan tercermin dari Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan tingkat SMP dan SMA dengan capaian tertinggi ada di Kabupaten Humbang Hasundutan 90,38 persen, Kota Metro 88,26 persen, dan Kota Bima 88,07 persen.

Di sisi lain untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya 51,27 persen, Kabupaten Sintang 49,71 persen dan terendah adalah Kabupaten Intan Jaya 13,34 persen, padahal angka nasional ada di level 70,68 persen.

Kemudian untuk air minum layak terdapat tujuh daerah yang mampu mencapai 100 persen seperti Magelang, Tegal, dan Klaten, sedangkan Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya 27,4 persen, Kabupaten Mamasa 22,91 persen, dan Kabupaten Lanny Jaya 1,06 persen, dengan angka nasional 89,27 persen.



“Kita lihat Kabupaten Lanny Jaya hanya 1,06 persen penduduknya yang mendapat akses air bersih,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Untuk imunisasi lengkap dengan capaian tertinggi adalah Kota Madiun 82,95 persen, Kabupaten Gianyar 79,58 persen, dan Kabupaten Purworejo 78,41 persen.

Sementara capaian imunisasi lengkap terendah adalah Kota Subulussalam 5,8 persen, Aceh Utara 5,46 persen, dan Aceh Timur 5,22 persen, padahal angka nasional sebesar 50,34 persen.

Selanjutnya capaian tertinggi untuk indeks pembangunan manusia adalah Yogyakarta sebesar 86,61 persen, Banda Aceh 85,41 persen, dan Denpasar 83,93 persen.

Sedangkan capaian terendah untuk indeks pembangunan manusia yaitu Kabupaten Malaka 60,21 persen, Kabupaten Sabu Raijua 57,02 persen, dan Kabupaten Nduga 31,55 persen padahal angka nasional sebesar 71,94 persen.

Sri Mulyani mengatakan untuk penduduk miskin yang secara nasional berada di level 10,19 persen ternyata masih ada beberapa daerah yang memiliki banyak penduduk miskin seperti Kabupaten Sabu Raijua 30,18 persen, Kabupaten Sumba Tengah 34,49 persen, dan Kabupaten Deiyai 41,76 persen.

Untuk daerah dengan jumlah penduduk miskin terendah adalah Tangerang Selatan sebesar 1,68 persen, Bandung 1,78 persen, dan Depok 2,07 persen.
 
Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2021