Ilustrasi- Petugas melayani warga saat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan program sembako di Kantor Pos Palu di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (14/4/2022). ANTARA/Mohamad Hamzah
Palu (ANTARA) -
Dinas Sosial Sulawesi Tengah menyebutkan 233.167 keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan langsung tunai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BLT BBM) dan bantuan sosial tunai tahap pertama dari jumlah kuota di provinsi itu 241.883 keluarga sasaran.
"Masih tersisa 8.450 penerima manfaat yang terus digenjot penyalurannya," kata Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah yang dihubungi dari Palu, Jumat.
Ia menjelaskan realisasi serapan bantuan kepada warga prasejahtera di provinsi itu berdasarkan laporan diterima pihaknya berada di angka 96 persen, yang mana realisasi secara nasional hingga 29 September 2022 sekitar 97 persen atau 20.116.834 keluarga sasaran telah terbayarkan.
Oleh karena itu, ia meminta kepada Dinas Sosial kabupaten/kota tetap melakukan pendampingan terhadap penerima manfaat, karena hasil penyaluran akan dievaluasi sesuai petunjuk teknis (juknis) Kementerian Sosial.
"Sebagai instansi terkait, tentu kami berharap bantuan ini tepat sasaran. PT Pos Indonesia sebagai pihak penyalur tentu bekerja secara profesional dalam melakukan pelayanan," ujar Hasbiah.Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Siti Hasbiah. ANTARA/Moh Ridwan
Ia memaparkan dari 13 kabupaten/kota sekitar tujuh daerah dengan realisasi di atas 96 persen yakni Kabupaten Banggai Kepulauan 99 persen atau 11.846 keluarga penerima manfaat (KPM) terbayarkan dari kuota 12.002 keluarga sasaran.
Kemudian Tolitoli, Poso, Parigi Moutong, Buol dan Donggala masing-masing presentasi di angka 98 persen. Selanjutnya Banggai berada di angka 97 persen.
"Kabupaten dengan realisasi terendah yakni Tojo Una-una 87 persen atau 14.682 KPM sudah terbayar dari jumlah kuota 16.788 keluarga sasaran," tutur Hasbiah.
Ia menambahkan tiga daerah yakni Kota Palu, Sigi, dan Banggai Laut realisasi masing-masing 96 persen, serta Morowali dan Morowali Utara 94 persen.
"Sekitar 631 keluarga sasaran saat ini gagal bayar dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya KPM pindah daerah atau meninggal dunia. KPM yang tidak berada di tempat sedang diupayakan mekanisme penyalurannya. Kami berharap penyaluran dapat segera selesai," demikian Hasbiah.
