Menteri KKP jajaki kerja sama dengan perusahaan satelit asal Norwegia

id Ekonomi biru, kementerian kelautan dan perikanan, satelit, satelit pengawasan, sektor kelautan dan perikanan, ekologi

Menteri KKP jajaki kerja sama dengan perusahaan satelit asal Norwegia

Executive Vice President Space and Surveillance, Harald Aaro menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untukmembahas penjajakan kerja sama teknologi guna memperkuat implementasi ekonomi biru (28/1/2024). ANTARA/HO-KKP

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjajaki potensi kerja sama teknologi dengan Kongsberg Satellite Service (KSAT), Norwegia untuk memperkuat implementasi program kerja ekonomi biru.

"KSAT memiliki kapasitas dan pengalaman dalam hal satelit observasi bumi, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk pengawasan maritim, serta deteksi kapal untuk memantau aktivitas ilegal di laut," kata Menteri Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Minggu.


Trenggono menjelaskan, kemampuan teknologi satelit yang dimiliki KSAT dapat dipakai di berbagai sub-sektor kelautan dan perikanan. Tidak hanya mendeteksi kapal-kapal pelaku praktik ilegal, tapi juga menyediakan layanan pemantauan lingkungan, hingga mampu menganalisis data yang output berupa peringatan dini ancaman polusi laut.


"Satelit ini juga mampu memantau algae bloom dan aquaculture. Jadi kalau teknologi di sini kita sinergikan dengan teknologi yang sudah ada di KKP, tentu hasilnya akan semakin kuat. Ini masih kami jajaki," katanya.


Sementara itu, Executive Vice President Space and Surveillance, Harald Aaro yang menerima langsung kunjungan Menteri Trenggono menjelaskan tentang Stasiun Satelit Kongsberg dan teknologi yang digunakan.


Harald menyebut sedikitnya ada 21 negara yang telah dilayani dengan peruntukan di bidang kelautan dan perikanan meliputi pembangunan satelit nano, stasiun bumi untuk command dan control satelit, pengawasan operasi kapal perikanan, dan oil spill.


"Satelit yang digunakan dapat mendeteksi kapal penangkap ikan yang tidak mengaktifkan AIS dan VMS yang dimiliki, sehingga aktivitas kapal melawan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUUF) bisa terpantau," katanya.

Lima program ekonomi biru yang sudah dicanangkan KKP meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur, pembangunan perikanan budidaya di pesisir, darat, dan laut secara berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.


Implementasi lima program ekonomi biru ini untuk memastikan keberlanjutan ekologi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat dan menambah pemasukan negara.