Palu (ANTARA) -
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menggandeng PT Pos Indonesia mengedukasi peserta program keluarga harapan (PKH) ikut berpartisipasi menjadi peserta jaminan sosial Ketenagakerjaan (jamsostek) sebagai upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap pekerja rentan.
"Kolaborasi ini bentuk inovasi yang kami lakukan dalam memberikan perlindungan sosial terhadap pekerja rentan bukan penerima upah (BPU)," kata Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Palu Andi Syamsu Rijal di Palu, Kamis.
Ia mengemukakan alasan pihaknya menggandeng PT Pos Indonesia karena badan usaha tersebut memiliki cabang di seluruh daerah di Indonesia, sehingga dinilai lebih mudah menginformasikan program BPJAMSOSTEK termasuk pembayaran iuran kepesertaan.
Dengan kemitraan ini juga, PT Pos dapat melayani pendaftaran dan pencetakan kartu tanpa harus datang ke kantor BPJAMSOSTEK, ini dilakukan guna mempermudah layanan kepesertaan.
"Selain dengan PT Pos, pihaknya juga bekerja sama dengan Indomaret dan Alfamidi untuk pembayaran iuran. Kami juga memiliki kanal berbasis daring yakni aplikasi JMO dan Jamsostek Mobile," ujarnya.
Ia mengemukakan pihaknya telah memulai kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada peserta PKH berlangsung di kantor PT Pos Indonesia Cabang Utama Palu pada Rabu (7/2).
Program Jamsostek, katanya, terdapat dua pilihan dapat diikuti masyarakat yakni penerima upah (PU) atau pekerja yang bekerja di perusahaan maupun badan usaha dan bukan penerima upah (BPU) pekerja informal atau pekerja rentan.
Biaya iuran untuk peserta BPU minimal Rp16.800 dengan manfaat program yang di dapat yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
"Ada juga program lainnya yakni jaminan hari tua, bila mereka ikut program tersebut dapat dilakukan biaya tambahan sebesar Rp20 ribu. Tiga bulan ke depan kami ditarget untuk pendaftar BPU sebanyak 1.000 orang, kami mengupayakan target ini bisa tercapai," tuturnya.
Menurut data BPJAMSOSTEK, sekitar 68.188 pekerja rentan di Sulteng telah jadi peserta jamsostek melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 18.028 pekerja dibiayai melalui APBDes.*
