Pemprov Sulteng perkuat peran masyarakat dorong keterbukaan informasi publik
Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memperkuat peran tokoh masyarakat dalam mendorong keterbukaan informasi publik dan partisipasi dalam pembangunan di provinsi ini.
"Terselenggaranya kegiatan ini sebagai bentuk upaya Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulteng dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengakses informasi yang benar dan akurat," kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulteng Fahrudin D. Yambas pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) KI Sulteng di Palu, Selasa.
Ia menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di tengah masyarakat agar menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.
Selain itu, untuk menjamin pemenuhan hak warga negara dalam memperoleh akses informasi publik dalam rangka partisipasi dan akuntabilitas.
Untuk itu, dia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Komisi Informasi Sulawesi Tengah atas terlaksananya kegiatan FGD ini. Adapun peserta FGD ini terdiri dari tokoh masyarakat, aktivis, dosen dan beberapa perwakilan media.
Menurut Fahrudin, keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah karena dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dan luas terhadap informasi yang mereka butuhkan.
"Hal ini akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih bersih dan efektif," katanya.
Pemprov Sulteng, kata dia, terus berupaya meningkatkan penyediaan informasi yang mudah diakses, akurat, dan terpercaya melalui Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah.
Karena itu, Fahrudin berharap seluruh instansi Pemprov Sulteng menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik yang konsisten agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi publik.
“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan akses terhadap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus berupaya menjaga kerahasiaan informasi yang memang harus dijaga," ujarnya.
Terakhir, dia mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.*