Gubernur Sulteng wajibkan kepala OPD lengkapi data daerah

Kamis, 19 Februari 2026 16:36 WIB

Gubernur Sulteng Anwar Hafid. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng)

Palu (ANTARA) -

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid mewajibkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), untuk melengkapi data-data daerah.

“Soal data itu, saya wajibkan ke setiap kepala dinas, karena kontrak saya dengan kepala dinas itu dalam waktu 100 hari kerja. Data saja, tidak usah pikirkan hal lain yang penting pendataan lengkap,” katanya saat menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng Daryanto di Palu, Kamis.

Dia menekankan sejak awal kepemimpinanya, ia menempatkan data sebagai fondasi utama penyusunan program pemerintah daerah. Sehingga, setiap OPD wajib memiliki data yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, data yang valid sangat penting untuk memastikan program bantuan maupun pembangunan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, data akurat akan memudahkan pemerintah menjangkau langsung kebutuhan warga.

“Misalnya data orang miskin, jadi sumber data itu tidak usah jauh-jauh, tinggal ke BPS minta data masyarakat,” ujarnya.

Gubernur mencontohkan sektor ekonomi kerakyatan seperti UMKM yang harus memiliki basis data, sebelum penyaluran bantuan dilakukan agar kebijakan benar-benar efektif.

“Misalnya Dinas Koperasi, saya minta mana data UMKM, kalau kita salurkan bantuan untuk orang miskin, berapa yang bisa didapatkan di sebuah daerah itu,” katanya.

Selain itu, Anwar menegaskan keberhasilan pembangunan daerah harus diukur melalui indikator resmi, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi.

“Yang kedua, memang saya bilang ukuran kita itu IPM, pertumbuhan ekonomi jadi kalau ada rapat dengan Bupati bisa sama BPS untuk memaparkan mana saja data-data masyarakat kita,” katanya.

Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat sinergi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama BPS dalam penyediaan statistik yang akurat.

Dengan data yang kuat, kebijakan pembangunan diyakini akan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.