"Penanganan daerah rawan pangan melalui pelaksanaan Program Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Teradu (Tetra-Pandu) Sulawesi Tengah Tahun 2024 tidak bisa dilaksanakan oleh satu sektor saja tetapi harus multi sektor," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulteng Christina Shandra Tobondo di Palu, Senin.
Karena itu, inovasi Tetra-Pandu dilakukan dengan melibatkan semua perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang memiliki tugas yang sama untuk mendukung percepatan penurunan persentase daerah rawan pangan di Sulawesi Tengah.
Ia mengatakan, inovasi yang diinisiasi oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah ini diharapkan dapat memberikan kemampuan maksimal distribusi pangan sampai kepada masyarakat dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau.
"Terutama bagi daerah-daerah yang berada di wilayah kepulauan, pedalaman dan pegunungan sehingga sekaligus dapat menurunkan persentase daerah rawan pangan di Sulawesi Tengah," katanya.
Adapun 20 perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tergabung dalam program inovasi Tetra-Pandu 2024, yakni Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulteng, Dinas Koperasi & UKM, Dinas Kesehatan, Brida Sulteng, Dinas PMD Sulteng, dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPHP) Sulteng.
Selanjutnya Dinas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Sulteng, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pangan, Dinas Sosial, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Biro Perekonomian Setdaprov Sulteng.
Kemudian, Universitas Tadulako Palu, BPOM Palu, LSM Mombine Palu dan sebagai inisiator adalah Bappeda Sulteng.
Dia melanjutkan bahwa selain itu, untuk mengakselerasi percepatan pelaksanaan inovasi, telah ditetapkan fasilitator yang direkrut dari pemuda-pemudi yang berasal dari desa pilot projek setempat dan membentuk tim terpadu di tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa.
"Penyelenggaraan intervensi secara terpadu dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan dan pengendalian kegiatan lintas sektor, tingkat pemerintahan dan masyarakat," ujarnya lagi.
Ia menambahkan keterpaduan dilakukan melalui pendekatan intervensi secara terkoordinir, terintegrasi dan bersama-sama untuk menurunkan persentase daerah rawan pangan di sasaran prioritas yaitu daerah dengan kategori sangat rawan (prioritas 1).
