Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) berkomitmen melindungi aparat desa di kabupaten itu melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek).
"Kami telah menjaminkan setiap aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa -BPD- di Parigi Moutong dalam program Jaminan Kematian -JKM- dan Jaminan Kecelakaan Kerja -JKK-," kata Sekretaris Daerah Parigi Moutong Zulfinasran di Parigi, Minggu.
Ia menjelaskan, upaya ini merupakan wujud perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat yang bekerja di desa, sehingga mereka terlindungi, begitu pun pekerja rentan lainnya juga mendapat perlindungan yang sama.
Dengan harapan, mereka yang terakomodasi dalam kepesertaan Jamsostek dapat bekerja lebih optimal dan dapat membantu kesejahteraan mereka.
"Pembiayaan Jamsostek dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -APBD-," ujarnya.
Dia menjelaskan lebih lanjut, Pemkab Parigi Moutong dan BPJAMSOSTEK cabang Parigi beberapa waktu lalu telah menyalurkan santunan JKM senilai Rp42 juta kepada ahli waris almarhum Hasan L, yang merupakan Anggota BPD Desa Posona Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong.
Tahun anggaran 2025 Pemkab Parigi Moutong telah menetapkan anggaran untuk pembiayaan BPJAMSOSTEK program JKK untuk aparat desa, pegawai non-ASN, dan pekerja rentan senilai Rp16,1 miliar lebih.
"Anggaran dikucurkan sebesar itu bentuk komitmen pemda menjamin kesejahteraan sosial masyarakat," tutur Zulfinasran.
Di tempat terpisah, Kepala BPJAMSOSTEK cabang Sulawesi Tengah Andi Syamsu Rijal mengemukakan, kepedulian Pemda Parigi Moutong membiayai kepesertaan Jamsostek kepada pekerja rentan merupakan bentuk kepedulian Pemda terhadap masyarakat prasejahtera.
Diharapkan pemda lainnya di Sulteng dapat menggelontorkan anggaran untuk pembiayaan Jamsostek bagi pekerja rentan.
Menurut data BPJAMSOSTEK, angka kepesertaan aktif di Provinsi Sulawesi Tengah hingga tahun 2024 sebanyak 518.141 orang tenaga kerja.
Dari 518.141 orang peserta aktif tersebut, terdiri atas 314.034 orang pekerja penerima upah (PU), 128.993 pekerja bukan penerima upah (BPU), kemudian 74.773 pekerja jasa konstruksi, dan 341 orang pekerja migran Indonesia (PMI).
"Kami optimistis Universal Coverage atau cakupan semesta di Sulteng terpenuhi, supaya masyarakat merasakan manfaat program ini," katanya.
