Palu, (antarasulteng.com) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberdayakan 4.434 masyarakat dalam program pengembangan industri rumahan untuk pengurangan kemiskinan di daerah tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Sulawesi Tengah Siti Norma Mardjanu mengemukakan perempuan yang terlibat dalam pemberdayaan industri rumahan sebanyak 839 sementara laki-laki 3595 jiwa.
"Iya, perempuan turut serta terlibat dalam pengembangan usaha atau industri rumahan. Namun laki-laki masih mendominasi angka dalam pemberdayaan tersebut," ungkap Kepala DP3A Norma Mardjanu di Palu, Senin petang.
Menurut Norma Mardjanu, 839 perempuan tersebut terdapat di sebelas kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah yang telah diberdayakan sejak tahun 2013 yang lalu.
Mereka, sebut dia, terdapat di Kota Palu 223 perempuan dan laki-laki 1013 jiwa, Kabupaten Sigi 26 perempuan dan laki-laki 137. Kabupaten Donggala 78 perempuan dan laki-laki 119 jiwa. Kabupaten Parigi Moutong 65 perempuan dan laki-laki 439 jiwa,
Kabupaten Poso 66 perempuan dan laki-laki 382 orang. Kabupaten Tojo Una-una terdapat 36 perempuan dan laki-laki 152 orang.
Kabupaten Banggai 243 perempuan dan laki-laki 898 orang, Kabupaten Banggai Kepulauan 57 perempuan dan 93 laki-laki. Kabupaten Tolitoli 42 perempuan dan laki-laki 234 orang.
Kabupaten Morowali 2 perempuan dan laki-laki 112 orang. Kemudian Kabupaten Buol perempuan 1 orang dan laki-laki 16 orang.
"Mereka ini per individu atau bukan kelompok. Mereka yang telah di bantu oleh pemerintah tidak bisa bergabung dalam program pemberdayaan dalam kelompok," katanya.
Ia menyebutkan jumlah penerima bantuan pemberdayaan tersebut telah diseleksi oleh pemerintah dengan beberapa indikator kemiskinan untuk layak atau tidak dibantu.
Pemberdayaan tersebut juga melibatkan organisasi perangkat daerah lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah untuk penurunan kemiskinan daerah.
"Ini multi sektor serta multi organisasi perangkat daerah. Beberapa organisasi perangkat daerah terkait menggodok program pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya. (skd)
Berita Terkait
MPR mendorong partisipasi tokoh agama sosialisasikan norma baru
Minggu, 31 Januari 2021 15:20 Wib
OTT menteri pertama di era norma baru KPK bernama Edhy Prabowo
Kamis, 26 November 2020 8:05 Wib
Pakar katakan pemerintah perlu petakan komunitas tangani wabah COVID-19
Minggu, 29 Maret 2020 14:53 Wib
Pemprov Sulteng apresiasi kinerja Pemda Poso di bawah Darmin-Samsuri
Selasa, 28 Mei 2019 12:20 Wib
Pemprov dukung gerakan pentingnya merawat gigi
Jumat, 13 April 2018 7:12 Wib
DP3A Bangun Komitmen Bersama Pers Lindungi Anak
Kamis, 30 November 2017 18:01 Wib
10 persen "fee" sudah jadi norma umum
Senin, 18 September 2017 3:25 Wib
Pemprov Harap Pers Terlibat Akhiri Kekerasan Perempuan
Selasa, 8 Agustus 2017 14:02 Wib