Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengatakan tata ruang dibentuk melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
"Tata ruang ini harus ada keterkaitan karena tata ruang ini dibentuk bukan hanya keinginan ATR/BPN sendiri, tapi juga melibatkan pemerintah daerah baik level kabupaten, kota, provinsi sampai dengan nasional, " ujar Ossy di sela-sela acara "International Conference on Infrastructure" atau ICI yang berlangsung di Jakarta, Kamis.
Untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia, Kementerian ATR/BPN perannya adalah untuk menyeimbangkan.
"Keinginan investasi pasti tinggi di masing-masing daerah, tapi kan kita juga harus menyeimbangkannya baik dengan kepentingan masyarakat, kepentingan ekosistem," kata Ossy.
Dalam hal ini Kementerian ATR/BPN ini harus mengambil peran untuk menjaga agar investasi ini kemudian tidak merugikan baik untuk iklim, lingkungan maupun untuk masyarakat.
"Salah satu hal yang Kementerian ATR/BPN tentunya bisa lakukan untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur di negara ini adalah kaitannya dengan tata ruangnya.
"Kita harus mengikuti itu semua agar kita ada guidance dalam melaksanakan pembangunan," ujar Ossy.
Sebagai salah satu wakil pemerintah yang turut mendukung pengembangan infrastruktur nasional, Ossy Dermawan menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN terhadap kolaborasi lintas sektor demi menciptakan ekosistem investasi yang kondusif.
Dia mengungkapkan perencanaan tata ruang merupakan fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan.
Dengan demikian, terdapat beberapa hal yang harus disimak bersama bahwa tata ruang ini memiliki peran krusial yaitu mengidentifikasi kawasan zona rawan bencana, mengurangi kerentanan infrastruktur, bagaimana tata ruang memastikan infrastruktur-infrastruktur vital jangan sampai berada di daerah yang rawan bencana.
Lalu juga tata ruang yang baik akan memitigasi dampak bencana, mendorong pembangunan berkelanjutan, menyelamatkan nyawa manusia, mencegah kerugian ekonomi, dan juga meningkatkan kapasitas lokal untuk merespons dan memulihkan diri, serta menumbuhkan budaya keselamatan untuk ketahanan masyarakat tersebut.
