Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Tempat Uji Kompetensi (TUK) Antikorupsi tipe mandiri di Aula Sinergitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD).
“TUK ini diberi nama Manoro atau bercahaya, yang telah diresmikan Gubernur Sulteng Anwar Hafid,” kata Pelaksana Tugas Kepala BPSDMD Sulteng Muh. Yasin Baculu di Palu, Rabu.
Dia menjelaskan tujuan pembentukan TUK untuk mendukung program daerah, yakni berani berintegritas, mendesentralisasi proses sertifikasi kompetensi, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam agenda pemberantasan korupsi.
“Desentralisasi proses sertifikasi kompetensi dengan terbentuknya TUK di BPSDMD Sulteng diberi wewenang untuk mengelola pelaksanaan uji kompetensi secara langsung sehingga proses sertifikasi tidak harus dilakukan di pusat,” jelasnya.
Sebanyak 130 calon peserta mendaftarkan diri mengikuti tahapan sertifikasi, namun hanya 39 orang yang dinyatakan lolos untuk mengikuti uji kompetensi.
Para peserta berasal dari berbagai perangkat daerah, lembaga, dan komunitas di wilayah Sulteng.
Sementara itu, Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengatakan peresmian itu dirangkaikan dengan pengukuhan 39 penyuluh antikorupsi jalur pengalaman yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK RI.
Dia menekankan pentingnya integritas sebagai pondasi pemerintahan yang bersih dan transparan. "Manoro" yang dalam bahasa Kaili berarti "bercahaya", mencerminkan harapan bersama agar semangat antikorupsi terus menerangi sistem pemerintahan dan pelayanan publik di Sulteng.
TUK Manoro yang kini resmi beroperasi diklaim menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dari unsur pemerintahan daerah.
Kehadirannya merupakan hasil kolaborasi BPSDMD Provinsi Sulteng dan LSP KPK, yang telah melalui proses panjang selama lima bulan, mulai dari koordinasi, verifikasi, visitasi hingga penetapan lisensi pada 26 Mei 2025.
Gubernur juga mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk menjadikan Sulteng sebagai role model daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.