Palu (ANTARA) - PT Bank Sulteng dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) menjalin kerja sama untuk implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara daring yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) terintegrasi.
"Kolaborasi ini tindak lanjut kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia yang telah dilakukan pada 17 April 2025 di Jakarta," kata Direktur PT Bank Sulteng Ramiyatie dalam kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama implementasi SP2D daring pada SIPD RI berlangsung di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis.
Ia menjelaskan kerja sama ini menjadi bagian dari percepatan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Untuk maksud tersebut, akan dilakukan koordinasi lebih lanjut bersama pemerintah daerah (pemda) dalam percepatan implementasi sistem ini,” ujarnya.
Ia mengemukakan digitalisasi keuangan daerah melalui SP2D daring terintegrasi SIPD-RI langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Sebagai bank pembangunan daerah, pihaknya berkomitmen dalam penyelenggaraan digitalisasi keuangan.
Langkah itu, ujar dia, untuk memperkuat pengelolaan keuangan yang lebih modern dan profesional.
“Bank Sulteng merasa terhormat dapat menjadi mitra keuangan utama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam proses digitalisasi penyaluran belanja daerah,” ucap Ramiyatie.
Ia mengatakan Bank Sulteng siap menjadi mitra strategis bagi seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan zaman.
"Kerja sama ini membawa manfaat besar bagi kemajuan tata kelola keuangan daerah, maupun memperkuat sinergitas antara BPD dan pemda, khususnya Kabupaten Parigi Moutong," kata dia.
Pada penandatangan perjanjian kerja sama kedua belah pihak, Pemkab Parigi Moutong diwakili Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yusrin Usman.
