Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat koordinasi untuk mempercepat operasional perdana Bandar Udara Mutiara SIS Aljufri Palu sebagai bandara berstatus internasional.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid di Palu, Kamis, mengatakan untuk operasional perdana sebagai bandara internasional, Bandara Mutiara SIS Aljufri harus mendapatkan sejumlah surat dan rekomendasi teknis dari kementerian/lembaga di pusat.
“Kalau kita bisa memenuhi dalam waktu enam bulan untuk menyelesaikan segala administrasi dan fasilitas penunjang bandara, maka bandara internasional ini tetap akan permanen dan tidak akan dicabut (statusnya),” katanya.
Sebelumnya, Bandar Udara Mutiara SIS Aljufri Palu telah resmi ditetapkan sebagai Bandar Udara Internasional sesuai dalam penetapan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 dan KM 38 Tahun 2025.
Untuk itu, Pemprov Sulteng telah menggelar rapat percepatan menuju operasionalisasi perdana Bandara Internasional Mutiara SIS Aljufri.
Gubernur menjelaskan penambahan fasilitas penunjang seperti mesin X-RAY, pemisahan ruangan bagi penumpang domestik dan internasional, penambahan panjang landasan pacu hingga 3.000 meter dari panjang awal 2.500 meter, dan sarana prasarana lain menyangkut karantina, imigrasi dan bea cukai mendesak untuk segara direalisasikan.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan melakukan audiens dengan Kementerian Perhubungan dan DPR-RI terkait tindak lanjut penetapan status internasional Bandara Mutiara SIS Aljufri.
Menurut dia, dukungan terhadap peningkatan status Mutiara SIS Aljufri datang dari PT IMIP yang siap mengalihkan pintu transit tenaga kerja asing (TKA) dari Manado ke Mutiara SIS Aljufri Palu sebelum melanjutkan penerbangan ke Morowali.
Ia mengatakan salah satu pintu memajukan Sulawesi Tengah adalah dengan membuka gerbang udara.
Sementara itu, Anwar melanjutkan bahwa Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka siap mengalihkan calon jamaah haji dari wilayahnya ke Palu jika permohonan menjadikan bandara sebagai embarkasi haji dikabulkan.
"Jarak yang lebih dekat ke Palu, dibandingkan ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, akan lebih memudahkan perjalanan ribuan calon jamaah dari kedua provinsi," ujarnya.
Adapun Kanwil Kemenag Sulteng menekankan tiga syarat penetapan bandara sebagai embarkasi haji, yakni kuota minimal 4.000 orang, fasilitas bandara standar internasional, dan kapasitas asrama haji yang memadai.
Sementara kuota haji Provinsi Sulteng saat ini sebanyak 2.000 orang, sedangkan kuota Sulawesi Barat 1.453 orang. Gabungan keduanya belum mencapai jumlah minimal yang ditetapkan untuk bandara embarkasi haji, yaitu 4.000 orang.
Untuk memenuhi syarat kuota, Sulteng berencana mencari tambahan calon jamaah dari provinsi lain, seperti Gorontalo dan Sulawesi Utara.
Saat ini, Asrama Haji Palu yang memiliki 450 tempat tidur direncanakan ditingkatkan dua kali lipat atau memanfaatkan fasilitas asrama diklat BPSDM Provinsi.
Gubernur menegaskan agar seluruh persiapan segera diinventarisir dan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
“Tidak ada lagi kata menunggu,” ujarnya.
Ia mengharapkan langkah ini memastikan kesiapan Bandara Mutiara SIS Aljufri dalam operasional perdana dan menjadi embarkasi haji sekaligus memperkuat layanan dan kenyamanan bagi calon jamaah.
