Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid mengatakan inflasi merupakan tantangan ekonomi serius yang perlu ditangani secara kolaborasi oleh seluruh elemen pemerintah daerah (pemda).
Pernyataan itu disampaikan gubernur dalam kegiatan diskusi kelompok terarah atau FGD bertajuk "Dari gerbang desa untuk Indonesia penguatan lembaga ekonomi daerah dalam ekosistem distribusi Pangan" berlangsung di Palu, Kamis (25/9).
Kegiatan ini dihadiri seluruh sekretaris daerah (Sekda) kabupaten/kota di Sulteng dan menjadi forum penting dalam membahas solusi strategis pengendalian inflasi daerah, khususnya melalui penguatan distribusi pangan.
Di kesempatan itu gubernur memberikan apresiasi terhadap proyek perubahan yang digagas oleh Sekda Parigi Moutong terkait pembentukan regulasi bersama antardaerah.
Menurutnya, inisiatif ini lebih tepat sasaran ketimbang membentuk perusahaan daerah baru.
“Ini bukan sekadar diskusi formalitas, tetapi langkah nyata yang harus diimplementasikan bersama. Kalau kita satukan langkah, regulasi, dan gerak bersama, maka lonjakan harga bisa kita kendalikan. Dengan begitu inflasi bisa ditekan, kemiskinan berkurang, dan masyarakat terlindungi,” ujarnya.
Ia mengemukakan, Sulteng saat ini berada di peringkat empat inflasi tertinggi di Indonesia dengan angka mencapai 4,0 persen, yang mana komoditas penyumbang inflasi terbesar yakni beras, padahal secara produksi daerah ini mengalami surplus.
“secara teknis pangan kita cukup, tapi distribusi-nya tidak merata. Harga di pasar tetap tinggi karena sistem distribusi belum terintegrasi dan belum efisien,” ucap Anwar.
Guna mengembalikan kestabilan angka inflasi, maka gubernur menekankan pentingnya program Satu Harga untuk Sulawesi Tengah yang menjadi bagian dari misi pembangunan BERANI Sejahtera.
"Kami yakni program Satu Harga Sulawesi Tengah dapat menjaga daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat stabilitas ekonomi daerah," kata dia.
Ia menjelaskan, tantangan utama pembangunan di Sulteng bukan hanya pada infrastruktur, melainkan masih tingginya angka kemiskinan yang saat ini mencapai 11 persen, atau sekitar 310 ribu jiwa dengan lebih dari 80 ribu rumah tangga miskin.
“Setiap kenaikan inflasi langsung berdampak pada rakyat kecil. Ketika harga naik, yang paling menderita adalah masyarakat miskin. Karena itu menjaga inflasi adalah tugas utama kita semua, bukan hanya BPS,” kata dia menegaskan.
Ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu bergerak bersama membangun regulasi dan sistem distribusi pangan yang adil dan merata, demi kesejahteraan seluruh masyarakat Sulteng.
