Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulteng hingga September 2025 sebesar Rp14,82 triliun atau 57,67 persen dari target.
“Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp14,82 triliun atau 57,67 persen dari target. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp12,84 triliun atau 48,16 persen dari target, dengan posisi surplus Rp1,98 triliun,” kata Kepala Kanwil DJPb Sulteng Teddy Suhartadi Permadi dalam keterangannya di Palu, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa penerimaan terbesar APBD Sulteng masih berasal dari Transfer ke Daerah, namun pendapatan asli daerah (PAD) juga tumbuh positif didorong oleh inovasi pemungutan pajak, digitalisasi layanan publik, serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Hingga September 2025, Transfer ke Daerah (TKD) tercatat terealisasi sebesar Rp12,75 triliun atau 71,45 persen. Ia mengatakan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah yang lebih baik, pemerintah daerah perlu terus memperkuat optimalisasi PAD.
Teddy menuturkan belanja daerah juga menunjukkan tren progresif, terutama pada realisasi belanja modal yang mulai meningkat di triwulan III seiring percepatan pelaksanaan proyek fisik seperti pembangunan jalan penghubung antarwilayah dan revitalisasi fasilitas kesehatan.
Ia mengatakan, kondisi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menggerakkan ekonomi melalui belanja produktif yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kanwil DJPb juga mencatat realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Sulteng hingga 30 September 2025 sebesar Rp5,76 triliun atau 76,52 persen dari target, serta belanja negara Rp16,90 triliun atau 66,36 persen dari target, dan defisit tetap terkendali di level Rp11,14 triliun.
“Secara keseluruhan, kinerja ekonomi dan fiskal Sulawesi Tengah hingga triwulan III tahun 2025 menunjukkan arah positif dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat, inflasi yang terkendali, serta pengelolaan fiskal yang semakin berkualitas dan efisien,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa APBN dan APBD telah berfungsi optimal sebagai instrumen stabilisasi dan pemerataan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung kesinambungan pembangunan daerah.
Dia juga mengatakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif, berkelanjutan, dan mampu memperkokoh ketahanan fiskal daerah.
