Istanbul (ANTARA) - Mesir meminta penempatan pasukan stabilisasi internasional “secepatnya” di sepanjang apa yang disebut sebagai “garis kuning” di Jalur Gaza untuk memverifikasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Seruan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty, Sabtu (6/12), di tengah kondisi ketika Israel masih menduduki lebih dari 50 persen wilayah Gaza meski ada perjanjian gencatan senjata. Garis kuning memisahkan zona penempatan militer Israel dari area yang boleh dilalui warga Palestina.
Berbicara dalam sebuah sesi di Doha Forum 2025, Abdelatty menegaskan perlunya pemantau internasional karena “satu pihak, yaitu Israel, setiap hari melanggar gencatan senjata dan mengeklaim pihak lain yang melakukan pelanggaran.”
Ia mengatakan Mesir mendorong mandat penjaga perdamaian yang bersifat menjaga perdamaian, bukan memaksakan perdamaian, dengan menekankan pentingnya menstabilkan gencatan senjata sebelum melangkah lebih jauh.
“Sekarang kita harus mengonsolidasikan gencatan senjata untuk segera bergerak ke fase kedua rencana perdamaian Trump,” ujarnya.
Diplomat senior itu juga menegaskan bahwa rakyat Palestina “harus mengatur urusan mereka sendiri.”
Ia menyebut Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai “bagian integral” dari negara Palestina merdeka hingga Otoritas Palestina mendapatkan kewenangan penuh dan dapat ditempatkan kembali di Jalur Gaza.
“Tidak ada solusi atau keamanan dan stabilitas yang berkelanjutan bagi Israel maupun kawasan Timur Tengah tanpa negara Palestina. Selain itu, semua hanya akan menjadi solusi sementara,” katanya.
Sumber: Anadolu
