Saatnya perempuan Indonesia menentukan arah

Rabu, 22 April 2026 13:50 WIB

Ilustrasi. Pengunjung mengamati karya yang dipamerkan dalam pameran foto Kartini Masa Kini: Jejak Langkah Kartini di Museum Mandiri, Jakarta, Selasa (21/4/2026). ANTARA FOTO/Rakha Raditya Yahya/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa perubahan besar kerap berawal dari keberanian individu untuk melampaui batas zamannya. Salah satu tonggak penting itu adalah Raden Ajeng Kartini.

Lahir di Jepara pada 1879 dalam lingkungan priyayi Jawa yang menjunjung tinggi tradisi, Kartini sempat merasakan pendidikan dasar sebelum akhirnya harus menjalani masa pingitan. Pada fase ini, perempuan tidak lagi bebas keluar rumah, tidak melanjutkan pendidikan, dan dipersiapkan untuk menikah, sebuah sistem yang menutup ruang berkembangnya potensi perempuan.

Namun Kartini tidak berhenti pada keterbatasan tersebut. Ia membaca literatur Eropa, menyerap pemikiran modern, dan menjalin korespondensi dengan sahabat-sahabatnya di Belanda. Dalam surat-suratnya, ia mempertanyakan ketidakadilan yang dialami perempuan, mengapa perempuan tidak boleh belajar tinggi, dan mengapa mereka hanya ditempatkan sebagai pelengkap dalam kehidupan sosial.

Bahkan ketika hendak menikah, Kartini mengajukan syarat agar tetap dapat mendirikan sekolah bagi perempuan. Langkah ini menunjukkan bahwa sejak awal, ia tidak sekadar menerima keadaan, tetapi berupaya mengubahnya dari dalam sistem yang membatasi dirinya.

Hidupnya memang singkat. Kartini wafat pada tahun 1904, beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Namun pemikirannya tidak berhenti. Surat-suratnya dihimpun dan diterbitkan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1911, yang kemudian menjadi fondasi kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan perempuan di Indonesia.

Dari sinilah lahir gelombang perubahan yang terus bergerak, memengaruhi kebijakan pendidikan, gerakan perempuan, hingga cara pandang masyarakat terhadap peran perempuan.

Lebih dari satu abad kemudian, kita menyaksikan perubahan yang signifikan. Perempuan Indonesia kini hadir di ruang-ruang yang dahulu tertutup rapat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa akses pendidikan perempuan telah setara dengan laki-laki di berbagai jenjang. Bahkan di beberapa kelompok usia, perempuan menunjukkan capaian yang lebih tinggi.

Perempuan juga semakin berperan dalam dunia kerja, dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi kreatif, serta mulai menempati posisi kepemimpinan di berbagai bidang, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Namun dari perspektif saya sebagai bagian dari Kongres Wanita Indonesia dan delegasi Women20, kita perlu melihat capaian ini dengan lebih kritis. Akses tidak selalu berarti kekuasaan.

Dalam berbagai forum global, isu yang terus mengemuka adalah kesenjangan antara partisipasi dan pengaruh. Perempuan hadir dalam jumlah yang semakin besar, tetapi belum selalu berada pada posisi yang menentukan arah kebijakan. Perempuan bekerja dan berkontribusi dalam ekonomi, tetapi belum selalu memiliki kontrol terhadap sumber daya. Perempuan berpendidikan tinggi, tetapi belum secara proporsional menempati posisi strategis dalam pengambilan keputusan.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Laporan UN Women menunjukkan bahwa kesenjangan antara akses dan kepemimpinan merupakan tantangan global yang bersifat sistemik. Artinya, perjuangan perempuan telah memasuki fase baru, bukan lagi membuka pintu, tetapi memastikan siapa yang dapat melangkah lebih jauh, memimpin, dan menentukan arah perubahan.

Sejarang panjang

Indonesia sesungguhnya memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjawab tantangan ini. Kita memiliki sejarah panjang gerakan perempuan, organisasi yang kuat seperti Kongres Wanita Indonesia yang menghimpun ratusan organisasi perempuan lintas sektor, serta keterlibatan aktif dalam forum global seperti G20 melalui Women20. Modal ini tidak hanya menunjukkan kapasitas, tetapi juga legitimasi Indonesia untuk mendorong agenda kesetaraan gender di tingkat global.

Tantangan utamanya adalah bagaimana mengubah posisi perempuan dari sekadar representasi menjadi kepemimpinan substantif, dari hadir menjadi menentukan.

Dalam konteks Wanita Tani Indonesia HKTI, saya melihat dimensi lain yang sangat penting: perempuan sebagai aktor utama dalam ketahanan pangan. Perempuan tani tidak hanya bekerja di sektor produksi, tetapi juga mengelola sumber daya, menjaga keberlanjutan pangan, dan memastikan kesejahteraan keluarga.

Mereka adalah penghubung antara sistem produksi dan konsumsi. Namun akses mereka terhadap lahan, teknologi, pembiayaan, dan pasar masih sangat terbatas, sehingga potensi besar ini belum sepenuhnya teroptimalkan.

Kondisi ini mencerminkan ketimpangan struktural yang lebih luas. Perempuan berkontribusi besar pada sektor-sektor strategis, tetapi belum sepenuhnya diakui sebagai pengambil keputusan dalam sistem tersebut. Di sinilah pentingnya intervensi kebijakan yang tidak hanya membuka akses, tetapi juga memberikan kontrol, kepemilikan, dan ruang kepemimpinan kepada perempuan.

Kartini telah membuka pintu. Namun pintu itu belum sepenuhnya membawa perempuan ke ruang kekuasaan dan pengambilan keputusan strategis.

Oleh karena itu, agenda ke depan harus lebih terarah dan berani. Mendorong perempuan untuk menempati posisi kepemimpinan di level pengambilan keputusan menjadi kunci. Kebijakan publik harus berbasis data gender agar mampu menjawab kebutuhan nyata perempuan Indonesia.

Isu perempuan juga harus terintegrasi dalam agenda global seperti SDGs dan G20, sehingga perspektif perempuan tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi menjadi bagian inti dari arsitektur kebijakan dunia. Selain itu, organisasi perempuan perlu terus diperkuat sebagai kekuatan kolektif yang mampu menggerakkan perubahan secara sistemik, terukur, dan berkelanjutan.

Perjuangan hari ini bukan lagi soal "boleh atau tidak". Perjuangan hari ini adalah tentang siapa yang memegang kendali, siapa yang menentukan arah, dan siapa yang membangun masa depan.

Jika kita ingin benar-benar melanjutkan Kartini, maka perempuan Indonesia harus hadir bukan hanya sebagai bagian dari sistem, tetapi sebagai arsitek masa depan, yang merancang, memimpin, dan menentukan arah pembangunan bangsa, baik di tingkat nasional maupun global.

Dan di situlah peran kita, sebagai pendidik, pemimpin, ibu, dan bagian dari gerakan perempuan, menjadi sangat menentukan.

*) Farahdibha Tenrilemba, Vice President of KOWANI (Indonesia National Council of Women), Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia, Sekretaris Jenderal Wanita Tani Indonesia HKTI, dan Delegasi Women20