Pemkot Palu dukung Sensus Ekonomi perkuat pembangunan berbasis data

Selasa, 28 April 2026 06:40 WIB

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menerima kunjungan Kepala BPS Kota Palu Agus Santoso. ANTARA/HO-Humas Pemkot Palu

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah berbasis data yang akurat dan terintegrasi.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat menerima kunjungan jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) di Palu, Selasa, menyampaikan dukungan penuh terhadap seluruh program yang dijalankan BPS.

Ia menjelaskan sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam menyediakan data yang valid sebagai dasar perencanaan pembangunan.

“Ini merupakan program nasional yang sangat penting, sehingga perlu kita dukung bersama agar pelaksanaannya berjalan sukses,” katanya.

Ia mengatakan keberadaan data yang akurat akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat koordinasi antara Pemerintah Kota Palu dan BPS Kota Palu dalam mewujudkan tata kelola data yang lebih akurat, terintegrasi, dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Pihaknya juga mendukung langkah pemutakhiran data pelanggan listrik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dilakukan oleh BPS.

Dia menekankan pentingnya integrasi data pelanggan listrik dengan NIK, yang diyakini dapat mendorong ketepatan sasaran dalam pemberian subsidi listrik kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Palu Agus Santoso menjelaskan bahwa sensus ekonomi akan dilaksanakan mulai pertengahan Mei hingga Agustus 2026.

“Kami akan memulai dengan apel siaga sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan sensus ekonomi. Rencananya dilaksanakan di sini dan dipimpin langsung oleh Pak Wali Kota,” katanya.

Selain sensus, BPS juga tengah melakukan kegiatan pencocokan dan pemadanan data pelanggan PLN dengan NIK.

Langkah ini, kata dia, dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data pelanggan listrik dengan identitas kependudukan.

Menurut Agus, selama ini masih ditemukan ketidaksesuaian antara data pelanggan listrik dengan pemilik rumah yang sebenarnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan proses pemutakhiran ini dinilai penting untuk meningkatkan akurasi data.