Polres Poso inisiasi deklarasi damai pemilu 2019

id aksi damai

Polres Poso inisiasi deklarasi damai pemilu 2019

Ilustrasi, Puluhan anak muda lintas agama di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, melakukan aksi solidaritas cinta damai di taman Kota Tentena, sekitar 60 kilometer selatan Kota Poso, Senin (14/5) malam. (Foto Antara/Ferry Timparosa) (Foto Antara/Ferry Timparosa/)

Poso, (Antaranews Sulteng) - Kepolisian Resor Poso, Polda Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi dan menginisiasi deklarasi damai untuk Pemilihan Umum 2019.

Rakor itu berlangsung, di aula Mapolres Poso, Senin, melibatkan unsur pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, pimpinan partai politik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat.

Rapat koordinasi yang berlangsung sekitar satu jam itu, ditutup dengan acara pembacaan Deklarasi Damai Pemilu 2019 oleh Ketua Bawaslu Poso Abdul Malik Saleh dan diikuti bersama oleh seluruh peserta rapat.

Usai pembacaan deklarasi, seluruh rangkaian kegiatan diakhiri dengan penandatanganan spanduk deklarasi oleh seluruh peserta, dimulai Kapolres, Dandim, ketua parpol, KPU, Bawaslu, DPRD dan pemda.

Kapolres Poso AKBP Bogiek Sugiyarto mengatakan rapat koordinasi dan deklarasi tersebut?dalam rangka ikut mendukung proses pesta demokrasi di Poso, sehingga berjalan dengan baik.

Menurut Kapolres, untuk memberikan jaminan keamanan, polres akan melaksanakan Operasi Mantap Brata mulai 20 September 2018, dengan melibatkan sekitar 600 personel polisi, sehingga situasi kamtibmas dapat terjaga dengan baik.

"Berkaitan dengan pelaksaanaan pemilu nantinya, bukan hanya menjadi tugas dari TNI-Polri saja, melainkan sebuah komitmen kita semua bersama seluruh unsur penting lainnya dalam masyarakat,? kata Kapolres.

Dia menyatakan pelaksaanaan Pemilu 2019 nantinya akan dirangkaikan dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif, maka potensi ancaman, tantangan, hambatan serta gangguan keamanan akan dapat dicegah agar tidak menimbulkan masalah yang bisa merusak tahapan pelaksanaan pemilu di Poso.

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu yang diwakili oleh Staf Ahli Bagian Hukum Rudi Rompas mengatakan semua pihak harus menghormati serta menjunjung tinggi peraturan terkait pelaksanaan Pemilu 2019.