#BRWA SULTENG

DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong kolaborasi semua pihak untuk percepatan implementasi, Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan danPerlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA). ...

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mengungkapkan sebanyak satu juta lahan masyarakat adatterancam oleh industri pertambangan dan perkebunan di Sulawesi Tengah (Sulteng). "Hingga tahun ...

Koalisi Advokasi untuk Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat(KARAHMA) beharap pemerintah daerah (Pemda) Sulawesi Tengah, untuk segera mengimplementasikanPeraturan Daerah ...

“Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat bukanlah sekadar formalitas, melainkan langkah krusial untuk menjadikan mereka subjek berdaulat, bukan lagi objek regulasi yang tersisihkan” ...

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulawesi Tengah mendorong atau mendukung perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat di Sulteng. “Saat ini kami sedang mendorong lahirya peraturan ...

Masyarakat adat di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, meminta pihak Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) untuk melegalkan pengelolaan sumber daya alam berupa hutan secara adat untuk masyarakat di daerah ...

Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu menghadiri peluncuranPeta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti ...

Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi untuk petani Banggai, menuntut pencabutan tiga izin hak guna usaha (HGU) di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi ...