#REFORMASI BIROKRASI

Ombudsman RI (ORI) menyebut PEKPPP Mandiri 2026 merupakan instrumen strategis untuk mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk aktif mengukur dan memperbaiki pelayanan publik serta ...

Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, meningkatkan pelayanan publik dengan mengembangkan sistem E-Office terintegrasi untuk mendukung digitalisasi administrasi pemerintahan dan pemantauan ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan, khususnya dalam proyek-proyek yang ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, mengalokasikan Rp662,2 miliar atau 54 persendari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 untuk belanja pegawai. Berdasarkan data ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai, Sulteng mengalokasikan Rp1,13 triliun atau 41,70 persen, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 untuk belanja pegawai. Berdasarkan ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan Rp2,3 triliun atau 47,05 persen, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 untuk belanja pegawai. Berdasarkan data Sistem ...

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, berupaya memperkuat reformasi birokrasi guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kualitas pelayanan publik. “Masih ...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum dalam pelayanan publik. Dirinya menekankan pemerintah ...

Dosen Antropologi FISIP Universitas Tadulako Aktivis Kelompok Peduli Kampus Universitas Tadulako (KPK-Untad) Anggota Serikat Pekerja Kampus (SPK) Indonesia ...

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut), Sulawesi Tengah terus mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah demi menjaga kepercayaan publik sekaligus bagian dari reformasi birokrasi. ...