Pelemahan Rupiah Bisa Timbulkan Dilema
Minggu, 25 Agustus 2013 19:12 WIB
Rupiah diprediksi bergerak di kisaran antara Rp10.100-Rp10.150 per dolar AS. (FOTO ANTARA/Eric Ireng)
Jakarta (antarasulteng.com) - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai pelemahan rupiah
akhir-akhir ini bisa menimbulkan dilema bagi pemerintah.
"Pelemahan rupiah saat ini menghadirkan dilema yang cukup serius bagi pemerintah dan harus memilih salah satu opsi, yakni fokus menjaga neraca keseimbangan atau `all out` menjaga stabilitas," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Menurut Bambang, neraca perdagangan kini mendapat tambahan faktor yang mengganggu keseimbangannya, yakni nilai impor BBM.
"Kalau selama ini gelembung nilai impor BBM nyaris menjadi satu-satunya faktor pengganggu keseimbangan, pertumbuhan nilai impor bahan pangan kini mulai ikut mengancam neraca perdagangan," katanya.
Namun, dia menjelaskan, jika untuk mempertahankan stabilitas nasional, ketersediaan dua kelompok komoditas strategis harus selalu dijaga.
"Alias tidak boleh kurang," katanya.
Dia berpendapat ketersediaan yang cukup belum memecahkan masalah secara keseluruhan, akan tetapi juga menyangkut harga BBM yang dinilai masih relatif terjangkau bagi masyarakat kebanyakan.
Bambang menyebutkan nilai impor bahan pangan pada 2012 mencapai Rp125 triliun, sementara pada 2012 masih berada di kisaran Rp90 triliun.
Komoditi pangan yang diimpor, meliputi beras, jagung, kedelai, biji gandum, tepung terigu, gula pasir, daging sapi, daging ayam, garam, singkong dan kentang.
"Tahun ini, nilai impor bahan pangan pasti melonjak lagi karena krisis daging sapi," katanya.
Dengan menguatnya dolar AS terhadap rupiah, dia menilai, harga bahan pangan impor akan ikut naik dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap kenaikkan harga bahan pangan di dalam negeri karena sebagian besar komoditas masih diimpor.
"Kemungkinan menimbulkan ketidaknyamanan bagi rakyat yang kebanyakan berpenghasilan pas-pasan," katanya.
Dia mengimbau pemerintah harus siap mengambil keputusan apabila faktor BBM bersubsidi sangat berdampak serius bagi neraca perdagangan.
"Kalau faktor BBM bersubsidi terhadap neraca perdagangan sangat serius karena kuotanya begitu cepat terlampaui, bukan tidak mungkin pemerintah akan menaikkan lagi harga BBM bersubsidi," katanya.
"Pelemahan rupiah saat ini menghadirkan dilema yang cukup serius bagi pemerintah dan harus memilih salah satu opsi, yakni fokus menjaga neraca keseimbangan atau `all out` menjaga stabilitas," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Menurut Bambang, neraca perdagangan kini mendapat tambahan faktor yang mengganggu keseimbangannya, yakni nilai impor BBM.
"Kalau selama ini gelembung nilai impor BBM nyaris menjadi satu-satunya faktor pengganggu keseimbangan, pertumbuhan nilai impor bahan pangan kini mulai ikut mengancam neraca perdagangan," katanya.
Namun, dia menjelaskan, jika untuk mempertahankan stabilitas nasional, ketersediaan dua kelompok komoditas strategis harus selalu dijaga.
"Alias tidak boleh kurang," katanya.
Dia berpendapat ketersediaan yang cukup belum memecahkan masalah secara keseluruhan, akan tetapi juga menyangkut harga BBM yang dinilai masih relatif terjangkau bagi masyarakat kebanyakan.
Bambang menyebutkan nilai impor bahan pangan pada 2012 mencapai Rp125 triliun, sementara pada 2012 masih berada di kisaran Rp90 triliun.
Komoditi pangan yang diimpor, meliputi beras, jagung, kedelai, biji gandum, tepung terigu, gula pasir, daging sapi, daging ayam, garam, singkong dan kentang.
"Tahun ini, nilai impor bahan pangan pasti melonjak lagi karena krisis daging sapi," katanya.
Dengan menguatnya dolar AS terhadap rupiah, dia menilai, harga bahan pangan impor akan ikut naik dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap kenaikkan harga bahan pangan di dalam negeri karena sebagian besar komoditas masih diimpor.
"Kemungkinan menimbulkan ketidaknyamanan bagi rakyat yang kebanyakan berpenghasilan pas-pasan," katanya.
Dia mengimbau pemerintah harus siap mengambil keputusan apabila faktor BBM bersubsidi sangat berdampak serius bagi neraca perdagangan.
"Kalau faktor BBM bersubsidi terhadap neraca perdagangan sangat serius karena kuotanya begitu cepat terlampaui, bukan tidak mungkin pemerintah akan menaikkan lagi harga BBM bersubsidi," katanya.
Pewarta : Juwita Trisna Rahayu
Editor : Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Terpopuler - Ekonomi Keuangan
Lihat Juga
Pasokan beras di Palu masih lancar meskipun belum puncak panen padi
23 February 2020 18:36 WIB, 2020
SKK Migas bantu kapal ikan untuk nelayan Donggala, JOB-Tomori sumbang 3 kapal
21 February 2020 11:54 WIB, 2020
Citra Nuansa Elok investasikan Rp325 miliar bangun kembali Mall Tatura
21 February 2020 0:08 WIB, 2020
Presiden Jokowi ingin promosikan nikel Indonesia dalam Hanover Messe Jerman
17 February 2020 17:29 WIB, 2020