Jakarta (antarasulteng.com) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung memimpin rapat koordinasi perdana untuk membahas beberapa prioritas yang memerlukan pendalaman menyeluruh terkait kondisi perekonomian terkini.

"Kita rapat konsolidasi, dan ada beberapa prioritas yang dibahas," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana seusai rapat koordinasi tersebut di Jakarta, Senin.

Ikut hadir dalam rapat koordinasi, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Pertanian Suswono, Menteri ESDM Jero Wacik, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak.

Armida mengatakan prioritas tersebut antara lain terkait pengelolaan fiskal dan defisit anggaran, karena pemerintah sebentar lagi akan mengajukan RAPBN-Perubahan 2014 ke DPR RI untuk segera dilakukan pembahasan.

"Ini akan dicari terobosan untuk penerimaan apakah masih bisa optimalisasi penerimaan perpajakan maupun nonperpajakan. Selain itu, pengeluaran dilihat lagi seminimal mungkin agar jangan mengganggu program prioritas di RPJMN," katanya.

Kemudian, pembahasan prioritas selanjutnya adalah terkait stabilitas harga pangan menjelang bulan puasa dan Ramadhan serta upaya menjaga iklim investasi agar kegiatan bisnis tetap berjalan.

"Yang juga diprioritaskan adalah pending issuesbeberapa perpres, misalnya perpres revisi MP3EI yang belum keluar, dan perpres KPPIP untuk pembangunan infrastruktur prioritas, supaya bisa lebih cepat diputuskan," kata Armida.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menambahkan Menko Perekonomian menjanjikan untuk mempercepat proyek-proyek MP3EI yang masih terbengkalai serta melakukan roadshow untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah. 

"Pak Chairul juga akan menyertakan pejabat setneg jika menyangkut masalah regulasi atau peraturan yang sudah lama belum keluar, nanti ada terobosan atau breakthrough dalam mempercepat lahirnya peraturan," ujarnya.

Selain itu, kata dia, beberapa birokrasi yang menghambat akan dihilangkan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai proyek pemerintah hingga masa efektif kerja Kabinet Indonesia Bersatu II pada Oktober 2014.

"Kalau bisa dilakukan akan dikebut, kalau tidak akan diserahkan ke pemerintahan mendatang, atau kemudian dianggap tidak layak. Ada penilaian semacam itu, misalnya untuk Selat Sunda, ini akan dikaji," kata Hidayat. (skd)