Palu,  (antarasulteng.com) - Komandan Korem (Danrem) 132/Tadulako Palu Kol Inf Mohamad Saleh Mustafa mengatakan jajaran TNI di Sulawesi Tengah siap menyukseskan program pemerintah terkait percepatan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (pajala) di daerah itu.

"Kami mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah dari tingkat pusat sampai ke provinsi, kabupaten dan kota," katanya di hadapan peserta rapat koordinasi bupati/wali kota se-Sulteng dengan Dandim dan pejabat tehnis terkait menyangkut peningkatan ketahanan pangan, Selasa.

Danrem Mohamad Saleh Mustafa mengatakan TNI berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan pemerintah, termasuk dalam program khusus pajala di setiap daerah, termasuk di Provinsi Sulteng.

Karena itu, semua Dandim di setiap kabupaten dan kota di Sulteng sangat serius melakukan pengawasan dalam pendistribusin benih, pupuk, obat-obatan, dan peralatan pertanian.

Bahkan memberikan pendampingi kepada para petani untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana yang diharapkan pemerintah pusat dan daerah.

TNI juga siap mengawal dan mengamankan kebijakan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola soal larangan penjualan beras produksi petani lokal ke luar wilayah Sulteng guna meningkatkan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga beras di daerah ini.

"Kami mendukung sepenuhnya kebijakan Gubernur Sulteng terkait larangan penjualan beras ke luar wilayah Sulteng," katanya.

Karena itu, Danrem meminta jajarannya di seluruh kabupaten dan kota di Sulteng untuk benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, terutama dalam rangka menyukseskan pogram pajala.

Pemerintah pusat dan daerah berupaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pajala agar ke depan Indonesia bisa mandiri dalam penyediaan padi, jagung dan kedele untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Program ini akan tercapai jika semua pihak terkait bersama-sama dengan TNI di lapangan melaksanakan tugas tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar, katanya.

Rapat koordinasi soal pelarangan penjualan beras itu dipimpin Gubernur Sulteng Longki Djanggola dihadari para bupati, dandim dan pejabat tehnis lainnya se-Sulteng.

Juga hadir Asisten I Sekda Provinsi Sulteng dan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) setempat.