Sigi, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah, mengajak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah itu.

Bupati Sigi Mohamad Irwan Lapatta di Kota Palu, Selasa, mengatakan bahwa saat ini terdapat permasalahan mendasar terkait layanan BPJS termasuk kendala administrasi dan beban finansial masyarakat di Kabupaten Sigi.

"Setiap masalah harus bersama-sama dicarikan solusi karena banyak masyarakat yang kesulitan saat BPJS mereka bermasalah, terutama ketika hendak berobat," katanya.

Ia meminta agar pihak BPJS kesehatan di daerah itu dapat melakukan pendekatan secara baik untuk menangani kasus-kasus tertentu.

"Contohnya korban kerusuhan tidak dapat dilayani oleh BPJS karena tidak terdaftar dalam skema layanan reguler seperti masyarakat terkena peluru nyasar sehingga tidak bisa dilayani, tentunya ini soal kemanusiaan," ucapnya.

Ke depan BPJS Kesehatan untuk lebih bijak dalam menangani urusan masyarakat di Kabupaten Sigi.

"Saya sudah perintahkan Kepala Dinas Kesehatan segera membuat laporan resmi kepada BPJS pusat terkait kinerja Kepala BPJS Sigi yang dinilai tidak mendukung program pemerintah daerah," sebutnya.

Pemerintah daerah hingga saat ini terus memberikan kontribusi besar terhadap BPJS, baik dalam bentuk dukungan anggaran maupun pengelolaan data warga penerima manfaat.

"Kami bayar besar ke BPJS untuk masyarakat. Tapi kalau ada klaim, pemerintah daerah yang disasar sehingga semuanya dibebankan ke pemda," bebernya.

Sementara itu Bupati Sigi pun menyoroti camat dan kepala desa di daerah itu yang kurang aktif dalam menyelesaikan permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Ini Camat Marawola dan Kinovaro tidak hadir pertemuan ini dan harus diberikan teguran karena terkait DTKS di masing-masing wilayah belum tuntas sehingga para kades segera merapikan kembali data warganya," ujarnya.

Ia mengimbau semua kepala desa di Kabupaten Sigi segera melaksanakan musyawarah desa untuk menginventarisasi ulang data penerima manfaat.

"Harapannya data itu ke depan bisa dijadikan rujukan dalam menentukan kebijakan kesehatan di Sigi, termasuk upaya memperkuat program Sigi Masagena," tuturnya.

Ia berharap semua pihak termasuk BPJS Kesehatan dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat.

"Pada intinya kami ingin memperbaiki semua data agar lebih akurat sehingga tidak ada masyarakat yang tidak mampu harus membayar BPJS secara mandiri karena ini tugas kita bersama," katanya.


Pewarta : Moh Salam
Editor : Andilala
Copyright © ANTARA 2025