Parigi, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah melakukan sinergi lintas sektor untuk percepatan penurunan prevalensi stunting atau tengkes di daerah setempat.
"Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi persoalan multidimensi yang mencakup pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan anak usia dini, hingga perlindungan sosial," kata Penjabat Bupati Parigi Moutong Richard Arnaldo dalam kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Parigi, Senin.
Ia mengemukakan penguatan integrasi intervensi gizi pada kelompok prioritas merupakan langkah strategis yang harus segera dilakukan, guna memastikan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta program terkait lainnya tepat sasaran.
Oleh sebab itu masalah stunting harus ditangani secara terintegrasi dan sistematis dengan melibatkan semua pihak terkait.
Ia Menjelaskan kelompok sasaran utama percepatan penurunan stunting meliputi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak usia 0-59 bulan.
"Kelompok prioritas khususnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dianggap paling rentan dan membutuhkan perhatian besar," ujarnya.
Menurut data Pemkab Parigi Moutong, pada 2023 angka prevalensi stunting di kabupaten itu dapat ditekan hingga angka 20 persen dari 2022 yang sekitar 27,4 persen.
Di kesempatan itu ia menginstruksikan peningkatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar setiap program yang dilaksanakan saling berkesinambungan, selain itu pemerintah setempat juga mengatakan kampanye peran aktif masyarakat dalam menjaga pola hidup sehat serta partisipasi dalam program edukasi dan pemberdayaan terkait gizi serta kesehatan.
"Saya optimis kita bisa mencapai target nasional untuk menurunkan prevalensi stunting. Namun ini memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk masyarakat sebagai agen perubahan," tutur Richard.
Ia menambahkan, Pemkab Parigi Moutong menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas daerah, diharapkan upaya ini menjadi momentum strategis untuk menata kembali penyelenggaraan pelayanan dasar untuk lebih menguatkan dan lebih terpadu, efektif, serta berdampak langsung pada kelompok sasaran prioritas.