Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah berharap Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) lebih memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk penanganan stunting atau tengkes.
"TPPS berperan strategis, sehingga perlu memperkuat kemitraan lintas sektor," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Palu Royke Abraham di Palu, Selasa.
Ia mengemukakan penanganan stunting harus dilakukan secara simultan lintas sektor, sebab stunting bukan hanya menyangkut masalah kesehatan, tetapi juga erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi.
Oleh sebab itu para pihak yang berkepentingan diminta melakukan intervensi edukasi stunting terhadap masyarakat, dimulai cari calon pengantin hingga ibu menyusui untuk penguatan terhadap gizi mereka.
"Penanganan stunting dimulai dari 1.000 hari pertama kehidupan. Maka berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah (pemda) melakukan intervensi supaya gizi calon pengantin, ibu hamil dan bayi terpenuhi sesuai sesuai standar kesehatan," ujarnya.
Ia mengemukakan dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemkot Palu juga membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) guna mempercepat langkah intervensi terhadap keluarga sasaran.
Menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tren stunting di ibu kota Sulawesi Tengah tiga tahun terakhir sangat positif, dari 23,9 persen tahun 2021 naik menjadi 24,7 persen tahun 2022, kemudian turun menjadi 22,1 persen tahun 2023.
Kemudian menurut data elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) 2024, angka stunting di Kota Palu dari tahun ke tahun di angka 7,9 persen tahun 2021, kemudian turun 6,19 persen dan tahun 2022 hingga 2023, dan tahun lalu turun menjadi 6,16 persen.
"Stunting adalah masalah yang kompleks, maka langkah penanganan harus dilaksanakan secara strategis, terencana dan terukur supaya hasil dari intervensi lebih maksimal," tutur Royke.
