Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, menekankan pentingnya penggunaan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
“IKLH bukan sekadar angka, melainkan cerminan nyata kondisi lingkungan yang mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Kota Palu,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Mohammad Arif, di Palu, Jumat.
Ia menjelaskan kegiatan ekspos IKLH 2025 merupakan agenda rutin tahunan sekaligus wujud komitmen Pemerintah Kota Palu dalam mengukur dan memantau kondisi lingkungan hidup di daerah.
Menurut dia, Pemkot Palu saat ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Ia mengatakan data IKLH memberikan gambaran objektif mengenai kualitas air, udara, dan tutupan lahan, sekaligus menunjukkan efektivitas program lingkungan yang telah berjalan serta tantangan yang masih dihadapi.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menjadikan hasil IKLH sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, baik RPJMD, tata ruang, maupun RKPD.
Melalui kegiatan ekspos ini, kata dia, Pemkot Palu mengharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memanfaatkan data IKLH sebagai landasan kebijakan yang lebih akurat, memberikan masukan konstruktif bagi penyempurnaan data dan program lingkungan, serta memperkuat kolaborasi dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kota Palu.
Arif juga menyebut sejumlah isu lingkungan yang masih menjadi tantangan utama, seperti pengelolaan sampah, peningkatan kualitas air dan sanitasi, serta penyediaan ruang terbuka hijau (RTH).
Menurut dia, ketiga hal tersebut memiliki peran penting dalam mitigasi bencana, pengendalian pencemaran, dan peningkatan kualitas udara.
Untuk itu, ia mengharapkan hasil ekspos IKLH 2025 dapat menjadi dasar yang kuat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.
“Pemkot Palu berharap ekspos IKLH ini mampu menyediakan data lingkungan yang komprehensif dan akuntabel guna memperkuat kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan,” katanya.
