Anwar Hafid minta Pemkab Parimo tekan kemiskinan 5 persen

Jumat, 10 April 2026 15:24 WIB

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid membacakan sambutan pada peringatan HUT ke-24 Kabupaten Parigi Moutong yang berlangsung di Parigi, Jumat (10/4/2026). ANTARA/HO-Galang

Parigi, Sulteng (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid meminta Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parimo) mengambil langkah strategis guna menekan angka kemiskinan daerah hingga lima persen dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

"Parigi Moutong harus mampu melakukan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan program strategis jangka menengah (lima tahun)," kata Anwar Hafid saat menghadiri HUT Ke-24 Pemkab Parigi Moutong di Parigi, Jumat.

Ia menjelaskan salah satu akar masalah kemiskinan di daerah yakni masih rendahnya pendapatan masyarakat yang dipicu keterbatasan lapangan kerja.

Maka tugas Pemkab Parimo melalui program dari penjabaran visi dan misi jangka menengah harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, membuak peluang investasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Parigi Moutong memiliki berbagai potensi sumber daya alam (SDA) yang dapat dikelola untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, di antaranya sektor pertanian, kelautan maupun perikanan, termasuk sektor UMKM," ujarnya.

Dia menambahkan, Pemprov Sulteng turut membantu dengan mengupayakan legalisasi tambang rakyat, guna memberikan kepastian hukum sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

“Kalau dikelola dengan baik dan diawasi ketat, tambang rakyat bisa menjadi sumber ekonomi baru dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dengan standar pengelolaan berkelanjutan dan berbasis lingkungan," ucapnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Parigi Moutong mengalami penurunan dari 14,20 persen atau 74.570 jiwa pada tahun 2024, menjadi 13,51 persen atau 71.880 jiwa tahun 2025.

Selain sektor pertambangan, pemerintah juga memperkuat kapasitas koperasi desa supaya masyarakat bisa menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya tersebut.

"Pemberdayaan salah satu langkah penting dilakukan, termasuk akses modal bagi masyarakat bergelut di bidang UMKM harus dijamin pemerintah daerah (pemda), supaya sirkulasi ekonomi masyarakat tidak terhambat," tutur Anwar.

Ia menambahkan, penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, kolaborasi lintas sektor menjadi tonggak penting menghapus garis kemiskinan.

"Isu kemiskinan sangat kompleks, maka dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk mewujudkan penanggulangan yang dikemas dalam program prioritas pembangunan daerah," kata dia.