Donggala (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) melibatkan peran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial (Bansos) Nasional di daerah tersebut.

Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan salah satu OPD sebagai leading sector dalam program itu adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) guna mendukung pelaksanaan digitalisasi bansos di daerah itu.

"Jadi, Dinas Kominfo ini bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk menyiapkan dan mendistribusikan materi komunikasi lainnya," kata Vera saat ditemui awak media di Banawa, Senin.

Ia mengemukakan Kominfo bertanggung jawab dalam menyusun serta menjalankan strategi komunikasi publik, sehingga memastikan program digitalisasi bansos bisa dipahami masyarakat.

"Tentunya digitalisasi bansos adalah bagian dari program strategis nasional dengan tujuan mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih transparan, sistematis, dan akurat melalui pemanfaatan teknologi digital," ucapnya.

Pemerintah daerah juga memberikan dukungan operasional layanan informasi dan pengaduan masyarakat selama proses piloting dimulai.

"Saat ini pemerintah daerah aktif melakukan sosialisasi dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial dalam memastikan kesiapan pelaksanaan program tersebut," ujarnya.

Ia menuturkan seluruh tim pelaksana piloting digitalisasi bansos di daerah tersebut sudah dibentuk dan memiliki surat keputusan sebagai dasar pelaksanaan di lapangan.

Menurut dia, OPD lainnya yang juga memiliki peran penting dalam program ini, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pemantauan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi calon agen pendamping maupun penerima bansos.

"Tim nantinya harus memantau proses aktivasi IKD calon penerima bansos, sehingga berjalan optimal, karena itu menjadi salah satu syarat utama dalam sistem digitalisasi bansos," kata dia.

Vera menyebut sejumlah wilayah di Donggala masih terkendala kualitas jaringan internet, khususnya saat proses aktivasi IKD. "Saya sudah perintahkan Dinas Kominfo untuk segera berkoordinasi dengan pihak Telkom guna memperkuat jaringan di sejumlah titik layanan," ujarnya.

Target pelaksanaan program tersebut pada akhir Oktober 2026.