Pemkab Donggala: Rekomendasi DPRD jadi bahan evaluasi

Kamis, 30 April 2026 19:56 WIB

Bupati Donggala Vera Elena Laruni (kiri) saat menerima hasil LKPJ Bupati tahun 2025 dari DPRD Donggala di Banawa, Kabupaten Donggala, Sulteng, Kamis (30/4/2026). ANTARA/HO-Pemkab Donggala

Donggala (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) memastikan seluruh rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2025 sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.

Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan rekomendasi LKPJ tahun 2025 tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi serta perbaikan kinerja pemerintahan ke depan.

"Tentunya rekomendasi DPRD yang memuat catatan strategis atas LKPJ itu akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan, baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya," kata Vera saat ditemui awak media di Banawa, Kamis.

Ia mengemukakan pembahasan LKPJ oleh DPRD dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan, termasuk pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

"Jadi ke depan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut akan dimuat dalam laporan LKPJ Bupati pada tahun berikutnya," ucapnya.

Ia menuturkan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah itu untuk lebih serius dalam mengikuti pembahasan bersama DPRD.

"Saya ingatkan kepada seluruh OPD untuk menghormati setiap undangan DPRD. Jangan sampai ke depan masih ada yang hanya menugaskan operator saat pembahasan, karena hal itu mencerminkan kurangnya keseriusan," sebutnya.

Menurut dia, agar seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dan kerja sama dalam membangun daerah dengan saling menghargai fungsi dan peran masing-masing.

"Momentum ini menjadi wujud kesinambungan kerja antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, serta memperkuat sinergi, memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat," kata dia.

Vera menyebutkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025.

"Ke depan seluruh elemen masyarakat untuk turut memantau pelaksanaan pemerintahan dan memberikan masukan positif demi pembangunan daerah," ujarnya.