Palu (ANTARA) - Joko Widodo dan Ma’ruf Amin telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.
Dari sejumlah referensi, setidaknya ada tiga harapan rakyat Indonesia terhadap pasangan terpilih ini yaitu mampu melahirkan pemerintahan yang kuat, dapat memanfaatkan potensi bonus demografi 2028-2030, serta mewujudkan Indonesia Hebat pada 2050.
Menuju puncak harapan itu, Jokowi dan Mar'uf Amin akan diperhadapkan kepada 'jalan berlubang' di antaranya adalah bagaimana menata kembali kondisi rakyat yang terpecah sebagai dampak kontestasi pada Pilpres, bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat yang telah bergeser terhadap lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi, serta upaya merangkul kembali sejumlah barisan 'sakit gigi' yang kecewa karena kalah dalam pesta demokrasi dan tidak terakomodir.
Diyakini bahwa pasangan terpilih ini telah memiliki skenario dan rencana aksi menutup 'jalan berlubang' itu sehingga jalan menuju puncak harapan akan lebih mulus dan berujung pada tercapainya tujuan sebagaimana termuat dalam UUD 1945, terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.
Pemerintahan yang kuat
Setiap lima tahun, Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi memilih Presiden-Wakil Presiden, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Wali Kota, anggota DPR tingkat pusat dan daerah serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perangkat-perangkat ini merupakan unsur dari sebuah pemerintahan di tingkat pusat dan Daerah.
Pasangan Calon Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin diharapkan mampu menyusun kabinet 'penerobos batas' yang mampu berlari menuju puncak harapan agar kesempatan menjadi Indonesia Hebat pada 2050 menjadi kenyataan, bukan kemudian hanya menjadi kenangan dan catatan sejarah.
Setidaknya ada enam kriteria sumberdaya manusia 'penerobos batas' yang bisa berlari bersama yaitu harus update, adaptif, inovatif, cenderung tidak birokratis, demokratis dan memiliki ketegasan. Usia bukan lagi menjadi pembatas tetapi lebih kepada karakter dan model berpikir.
Terkait dengan Indonesia Hebat, Pricewaterhouse Coopers (PwC), lembaga jasa professional kredibel memprediksi bahwa Indonesia seabad setelah merdeka, yaitu di tahun 2045 akan menjadi negara maju dengan kekuatan ekonomi peringkat ke-5 dunia setelah China, Amerika Serikat, India dan Brasil, jika mampu memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam dan bonus demografinya.
Diperkirakan tingkat pendapatan atau Produk Domestik Bruto (PDB) saat itu mencapai 5 triliun dolar AS, dari angka 1 triliun dolar US tahun 2018. Bahkan di tahun 2050 PDB Indonesia diprediksi mencapai 10 triliun dolar US dan menaikan posisi Indonesia di peringkat ke-4 setelah China, Amerika Serikat dan India. Ini tentunya menjadi harapan kita semua, dan kesemuanya ini bisa diwujudkan bila terbangun frekuensi dan keinginan yang sama serta dukungan penuh dari mitra kerja DPR dan DPD.
Baca juga: Sang Penerobos Batas di Era Milenial
Baca juga: Opini - Filosofi 'Truk Gandeng-Kereta kuda' strategi membangun Sulteng pascabencana
Tidak Bisa Sendiri
Menutup 'jalan berlubang' tidak bisa sendiri dan harus bersama-sama dengan daerah. Jangan kemudian Presiden dan Wakil Presiden terpilih terbiarkan bekerja sendiri karena kesempatan memanfaatkan bonus demografi 2028-2030 menuju Indonesia hebat 2050 tidak akan datang untuk kedua kalinya.
Indonesia adalah Bangsa dan Negara besar berpenduduk mendekati 260 juta jiwa, Negara Kepulauan dan Negara Maritim yang terdiri atas 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Semua menyadari bukan persoalan mudah menyatukan visi dan komitmen untuk menutup 'jalan berlubang' itu agar lebih mulus menuju puncak harapan. Diperlukan sejumlah pimpinan daerah yang juga memiliki reputasi 'penerobos batas'.
Setidaknya ada dua komponen yang menjadi penentu terpilihnya pemimpin 'penerobos batas' di daerah yaitu; partai pengusung dan rakyat yang memiliki hak suara. Kedua komponen ini harus mempunyai visi dan komitmen yang sama untuk melahirkan pemimpin berreputasi 'penerobos batas'.
Partai-partai yang berorientasi ke arah sana, di masa datang dapat dipastikan akan menjadi partai penentu dan berkuasa, karena memiliki pengikut dan simpatisan yang besar. Partai berkewajiban mengedukasi masyarakat membangun 'fanatisme intelektual' tidak lagi ke fanatisme lain dalam memilih pemimpinnya. Sejumlah referensi menunjukkan bahwa di negara maju jumlah partai semakin ramping, karena tuntutan dari rakyat yang telah berorientasi ke 'fanatisme intelektual'.
Pertanyaan kemudian apakah Negeri ini akan menuju ke arah itu?. Masih diperlukan diskusi dan proses panjang, namun harus dimulai.
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah adalah bagian integral dari Indonesia dan di tahun 2020 akan melaksanakan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, beberapa Bupati-Wakil Bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Di media cetak, elektonik, dan media sosial serta ruang-ruang publik mulai hangat diperbincangkan figur-figur yang layak menjadi calon pemimpin lima tahun ke depan.
Tentunya masing-masing partai, komunitas, simpatisan partai atau personal memiliki kriterian tersendiri terhadap figur-figur yang akan di usung. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah akan sama persepsi rakyat pemilik hak suara dengan partai pemilik hak usung dalam pemilihan kepala daerah.
Harapan kita semuanya tentunya akan sama, namun perlu diingat bahwa beberapa kasus pemilihan kepala daerah yang diusung oleh sejumlah partai ternyata dikalahkan oleh sebuah kotak kosong. Pertanyaan dan realitas ini tentunya menarik dan perlu didiskusikan lebih dalam lagi di ruang-ruang publik, media sosial atau pada ulasan kesempatan lain. Semoga! (Hasanuddin Atjo: Ketua Ispikani Sulteng)
Baca juga: Intercept Generation dan perannya dalam transisi kepemimpinan era milenial
Baca juga: Ibu Kota negara pindah, Donggala-Parimo berpeluang dimekarkan
Dari sejumlah referensi, setidaknya ada tiga harapan rakyat Indonesia terhadap pasangan terpilih ini yaitu mampu melahirkan pemerintahan yang kuat, dapat memanfaatkan potensi bonus demografi 2028-2030, serta mewujudkan Indonesia Hebat pada 2050.
Menuju puncak harapan itu, Jokowi dan Mar'uf Amin akan diperhadapkan kepada 'jalan berlubang' di antaranya adalah bagaimana menata kembali kondisi rakyat yang terpecah sebagai dampak kontestasi pada Pilpres, bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat yang telah bergeser terhadap lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi, serta upaya merangkul kembali sejumlah barisan 'sakit gigi' yang kecewa karena kalah dalam pesta demokrasi dan tidak terakomodir.
Diyakini bahwa pasangan terpilih ini telah memiliki skenario dan rencana aksi menutup 'jalan berlubang' itu sehingga jalan menuju puncak harapan akan lebih mulus dan berujung pada tercapainya tujuan sebagaimana termuat dalam UUD 1945, terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.
Pemerintahan yang kuat
Setiap lima tahun, Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi memilih Presiden-Wakil Presiden, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Wali Kota, anggota DPR tingkat pusat dan daerah serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perangkat-perangkat ini merupakan unsur dari sebuah pemerintahan di tingkat pusat dan Daerah.
Pasangan Calon Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin diharapkan mampu menyusun kabinet 'penerobos batas' yang mampu berlari menuju puncak harapan agar kesempatan menjadi Indonesia Hebat pada 2050 menjadi kenyataan, bukan kemudian hanya menjadi kenangan dan catatan sejarah.
Setidaknya ada enam kriteria sumberdaya manusia 'penerobos batas' yang bisa berlari bersama yaitu harus update, adaptif, inovatif, cenderung tidak birokratis, demokratis dan memiliki ketegasan. Usia bukan lagi menjadi pembatas tetapi lebih kepada karakter dan model berpikir.
Terkait dengan Indonesia Hebat, Pricewaterhouse Coopers (PwC), lembaga jasa professional kredibel memprediksi bahwa Indonesia seabad setelah merdeka, yaitu di tahun 2045 akan menjadi negara maju dengan kekuatan ekonomi peringkat ke-5 dunia setelah China, Amerika Serikat, India dan Brasil, jika mampu memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam dan bonus demografinya.
Diperkirakan tingkat pendapatan atau Produk Domestik Bruto (PDB) saat itu mencapai 5 triliun dolar AS, dari angka 1 triliun dolar US tahun 2018. Bahkan di tahun 2050 PDB Indonesia diprediksi mencapai 10 triliun dolar US dan menaikan posisi Indonesia di peringkat ke-4 setelah China, Amerika Serikat dan India. Ini tentunya menjadi harapan kita semua, dan kesemuanya ini bisa diwujudkan bila terbangun frekuensi dan keinginan yang sama serta dukungan penuh dari mitra kerja DPR dan DPD.
Baca juga: Sang Penerobos Batas di Era Milenial
Baca juga: Opini - Filosofi 'Truk Gandeng-Kereta kuda' strategi membangun Sulteng pascabencana
Tidak Bisa Sendiri
Menutup 'jalan berlubang' tidak bisa sendiri dan harus bersama-sama dengan daerah. Jangan kemudian Presiden dan Wakil Presiden terpilih terbiarkan bekerja sendiri karena kesempatan memanfaatkan bonus demografi 2028-2030 menuju Indonesia hebat 2050 tidak akan datang untuk kedua kalinya.
Indonesia adalah Bangsa dan Negara besar berpenduduk mendekati 260 juta jiwa, Negara Kepulauan dan Negara Maritim yang terdiri atas 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Semua menyadari bukan persoalan mudah menyatukan visi dan komitmen untuk menutup 'jalan berlubang' itu agar lebih mulus menuju puncak harapan. Diperlukan sejumlah pimpinan daerah yang juga memiliki reputasi 'penerobos batas'.
Setidaknya ada dua komponen yang menjadi penentu terpilihnya pemimpin 'penerobos batas' di daerah yaitu; partai pengusung dan rakyat yang memiliki hak suara. Kedua komponen ini harus mempunyai visi dan komitmen yang sama untuk melahirkan pemimpin berreputasi 'penerobos batas'.
Partai-partai yang berorientasi ke arah sana, di masa datang dapat dipastikan akan menjadi partai penentu dan berkuasa, karena memiliki pengikut dan simpatisan yang besar. Partai berkewajiban mengedukasi masyarakat membangun 'fanatisme intelektual' tidak lagi ke fanatisme lain dalam memilih pemimpinnya. Sejumlah referensi menunjukkan bahwa di negara maju jumlah partai semakin ramping, karena tuntutan dari rakyat yang telah berorientasi ke 'fanatisme intelektual'.
Pertanyaan kemudian apakah Negeri ini akan menuju ke arah itu?. Masih diperlukan diskusi dan proses panjang, namun harus dimulai.
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah adalah bagian integral dari Indonesia dan di tahun 2020 akan melaksanakan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, beberapa Bupati-Wakil Bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Di media cetak, elektonik, dan media sosial serta ruang-ruang publik mulai hangat diperbincangkan figur-figur yang layak menjadi calon pemimpin lima tahun ke depan.
Tentunya masing-masing partai, komunitas, simpatisan partai atau personal memiliki kriterian tersendiri terhadap figur-figur yang akan di usung. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah akan sama persepsi rakyat pemilik hak suara dengan partai pemilik hak usung dalam pemilihan kepala daerah.
Harapan kita semuanya tentunya akan sama, namun perlu diingat bahwa beberapa kasus pemilihan kepala daerah yang diusung oleh sejumlah partai ternyata dikalahkan oleh sebuah kotak kosong. Pertanyaan dan realitas ini tentunya menarik dan perlu didiskusikan lebih dalam lagi di ruang-ruang publik, media sosial atau pada ulasan kesempatan lain. Semoga! (Hasanuddin Atjo: Ketua Ispikani Sulteng)
Baca juga: Intercept Generation dan perannya dalam transisi kepemimpinan era milenial
Baca juga: Ibu Kota negara pindah, Donggala-Parimo berpeluang dimekarkan