Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membuka pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat secara bertahap mulai Rabu (4/9).
"Kita sudah membuat skenario untuk menurunkan level pembatasan, nah pembatasan yang sekarang dilakukan adalah pembatasan terhadap layanan data berdasarkan provinsi, Papua dan Papua Barat nah yang disiapkan skenarionya adalah pembatasan masih ada tetapi levelnya diturunkan ke tingkat kabupaten atau kota, sehingga katakanlah di Papua tidak semua kabupaten kota diberikan pembatasan," kata Menteri Komunkasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa.
Pemblokiran layanan Data Telekomunikasi di Papua dan Papua Barat dilakukan sejak 21 Agustus 2019 oleh Kemenkoinfo karena kerusuhan di kedua provinsi tersebut. Kerusuhan di Fakfak, Sorong, dan Manokwari pecah karena dipicu foto dan satu video yang tersebar di media sosial dan aplikasi pesan "WhatsApp".
"Yang harus dibatasi yang tidak-tidak ya. Nah ini sedang kita koordinasikan kabupaten kota mana saja, malam ini mudah mudahan sudah ada (keputusannya) sehingga secara bertahap besok sudah bisa dilakukan, diaktifkan kembali layanan datanya di beberapa kabupaten kota," tambah Rudiantara.
Layanan mana saja yang dibuka dan diblokir menurut Rudiantara sudah dikoordinasikan dengan aparat keamanan.
"Pihak keamanan yang mengerti kondisi setempat. Kondisi di Papua yang tahu Kapolda dan pihak keamanan sekarang maupun intelijen tentunya. Kita kan harus antisipasi semuanya, namanya juga mencegah menangani, dan memulihkan," ungkap Rudiantara.
Rudiantara mengakui bahwa dampak dari pembatasan internet itu bukan hanya kepada publik secara umum tapi juga terhadap pemerintah pusat maupun daerah.
"Berdampak juga kepada pemerintah daerah, masyarakat, teman-teman dari polisi, TNI, juga kan terkena dampaknya semua. Jadi ini kan tidak ada pembedaan, misalkan untuk masyarakat datanya tidak bisa, tetapi untuk petugas datanya bisa diaktifkan, enggak, semuanya sama," tambah Rudiantara
Menkominfo menyatakan hingga 1 September 2019, Kemenkoinfo sudah mendeteksi 500 ribu URL atau kanal yang digunakan untuk mengirim hoaks.
"Sudah ada 500 ribu lebih URL hoaks yang paling banyak itu twitter, dibuka pasti ada risiko tersebar lagi. Tapi setelah kami diskusikan dan kami juga tentunya berkomunikasi dengan tokoh-tokoh, masyarakatyang ada di papua. Bagaimana bisa menangani ini, biar pas," jelas Rudi.
Masyarakat selama ini menurut Rudi masin bisa menggunakan layanan telepon dan SMS.
"Telepon dan SMS kan tidak dimatikan karena kabel udara ada yang memutus, tapi bukan secara sengaja dinonaktifkan," ungkap Rudi.
Rudiantara menegaskan bahwa bagi daerah yang sudah dinilai aman maka internet akan dibuka.
"Mudah-mudahan malam ini saya dapat data dari 29 kabupaten kota di Papua nanti saya yakin lebih dari sebagian tidak menjadi masalah. Saya sudah dapatkam datanya semua. Sehingga besok secara bertahap kita bisa lakukan. Jadi kalau dikatakan besok mulai bertahap itu fair," tambah Rudi.
Baca juga: Menkominfo: sebanyak 500 ribu URL sebarkan hoaks Papua
"Kita sudah membuat skenario untuk menurunkan level pembatasan, nah pembatasan yang sekarang dilakukan adalah pembatasan terhadap layanan data berdasarkan provinsi, Papua dan Papua Barat nah yang disiapkan skenarionya adalah pembatasan masih ada tetapi levelnya diturunkan ke tingkat kabupaten atau kota, sehingga katakanlah di Papua tidak semua kabupaten kota diberikan pembatasan," kata Menteri Komunkasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa.
Pemblokiran layanan Data Telekomunikasi di Papua dan Papua Barat dilakukan sejak 21 Agustus 2019 oleh Kemenkoinfo karena kerusuhan di kedua provinsi tersebut. Kerusuhan di Fakfak, Sorong, dan Manokwari pecah karena dipicu foto dan satu video yang tersebar di media sosial dan aplikasi pesan "WhatsApp".
"Yang harus dibatasi yang tidak-tidak ya. Nah ini sedang kita koordinasikan kabupaten kota mana saja, malam ini mudah mudahan sudah ada (keputusannya) sehingga secara bertahap besok sudah bisa dilakukan, diaktifkan kembali layanan datanya di beberapa kabupaten kota," tambah Rudiantara.
Layanan mana saja yang dibuka dan diblokir menurut Rudiantara sudah dikoordinasikan dengan aparat keamanan.
"Pihak keamanan yang mengerti kondisi setempat. Kondisi di Papua yang tahu Kapolda dan pihak keamanan sekarang maupun intelijen tentunya. Kita kan harus antisipasi semuanya, namanya juga mencegah menangani, dan memulihkan," ungkap Rudiantara.
Rudiantara mengakui bahwa dampak dari pembatasan internet itu bukan hanya kepada publik secara umum tapi juga terhadap pemerintah pusat maupun daerah.
"Berdampak juga kepada pemerintah daerah, masyarakat, teman-teman dari polisi, TNI, juga kan terkena dampaknya semua. Jadi ini kan tidak ada pembedaan, misalkan untuk masyarakat datanya tidak bisa, tetapi untuk petugas datanya bisa diaktifkan, enggak, semuanya sama," tambah Rudiantara
Menkominfo menyatakan hingga 1 September 2019, Kemenkoinfo sudah mendeteksi 500 ribu URL atau kanal yang digunakan untuk mengirim hoaks.
"Sudah ada 500 ribu lebih URL hoaks yang paling banyak itu twitter, dibuka pasti ada risiko tersebar lagi. Tapi setelah kami diskusikan dan kami juga tentunya berkomunikasi dengan tokoh-tokoh, masyarakatyang ada di papua. Bagaimana bisa menangani ini, biar pas," jelas Rudi.
Masyarakat selama ini menurut Rudi masin bisa menggunakan layanan telepon dan SMS.
"Telepon dan SMS kan tidak dimatikan karena kabel udara ada yang memutus, tapi bukan secara sengaja dinonaktifkan," ungkap Rudi.
Rudiantara menegaskan bahwa bagi daerah yang sudah dinilai aman maka internet akan dibuka.
"Mudah-mudahan malam ini saya dapat data dari 29 kabupaten kota di Papua nanti saya yakin lebih dari sebagian tidak menjadi masalah. Saya sudah dapatkam datanya semua. Sehingga besok secara bertahap kita bisa lakukan. Jadi kalau dikatakan besok mulai bertahap itu fair," tambah Rudi.
Baca juga: Menkominfo: sebanyak 500 ribu URL sebarkan hoaks Papua