"IBI sebagai organisasi profesi bidang kesehatan adalah mitra kerja pemerintah daerah yang diharapkan berperan aktif dan strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan," ucap Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Mulyono di Palu, Senin, terkait dengan HUT 70 IBI.
Hal itu, kata dia, sejalan dengan arah pembangunan kesehatan untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sumber daya manusia yang berkualitas.
Kehadiran IBI, menurut Mulyono, dapat menopang keberhasilan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng yakni “gerak cepat menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju”, yang ditekankan pada misi meningkatkan kualitas manusia provinsi sulawesi tengah, melalui layanan kesehatan dasar.
“Saya mengingatkan kepada para bidan untuk meningkatkan fungsi dan perannya sebagai komponen pembangunan dalam rangka menyukseskan pembangunan kesehatan daerah,” sebut Mulyono.
Pemprov Sulteng mengatakan IBI perlu fokus dan membangun pemerintah dalam hal mengatasi tingginya kasus kematian ibu saat melahirkan, kasus kematian bayi.
"Masih tingginya kasus kematian ibu dan bayi di Sulteng serta rendahnya minat keluarga untuk mengikuti program keluarga berencana, dapat menjadi potret sekaligus tolak ukur bagaimana gambaran pelayanan kepada kesehatan ibu dan anak serta KB dilapangan, untuk itu diharapkan setiap individu bidan bisa merefleksikan diri dan berpacu meningkatkan kompetensi supaya dapat memberikan pelayanan KIA-KB serta kesehatan reproduksi yang sesuai dengan koridornya dan juga sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,” imbuhnya.
"IBI bersama organisasi profesi kesehatan lainnya dapat berkolaborasi guna meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi di Sulawesi Tengah serta dapat melakukan monitoring evaluasi bersama-sama dinas kesehatan daerah dan juga memberdayakan masyarakat melalui edukasi kesehatan.," katanya lagi.
Berkaitan dengan itu Ketua Pengurus Daerah IBI Sulteng Evis Bianca menegaskan IBI memiliki peranan penting dalam meningkatkan akses perempuan terhadap pelayanan kegiatan, untuk mewujudkan hak perempuan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan, persalinan dan kesehatan reproduksi perempuan termasuk keluarga berencana serta bayi dan balita.
