Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, menyatakan penerima bantuan kartu Sigi Masagena berjumlah 12.334 orang, yang dapat digunakan oleh keluarga penerima manfaat untuk menopang pembangunan kesejahteraan.
"Program kartu Sigi Masagena merupakan satu program inovasi yang kami gagas, untuk mengintervensi langsung percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat," kata Bupati Sigi Mohamad Irwan di Sigi, Selasa.
Mohamad Irwan mengatakan program kartu Sigi Masagena merupakan salah satu tindak lanjut dari arahan Pemerintah Pusat bahwa, pemerintah harus hadir langsung di tengah-tengah masyarakat untuk percepatan pembangunan kesejahteraan.
"Penanggulangan kemiskinan daerah dengan berbagai strategi, menjadi program prioritas utama yang diselenggarakan dalam pembangunan daerah. Karena, salah satu tujuan dari penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat," katanya.
Mohamad Irwan mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sigi berjumlah Rp1,1 triliun lebih. Dari APBD tersebut, 50 persen digunakan untuk belanja pegawai dan sisanya untuk belanja pembangunan.
"Dari situ, kita ambil Rp6 miliar untuk Sigi Masagena," katanya.
Ia menyebut, dari anggaran Rp6 miliar itu untuk program kartu Sigi Masagena, penerima manfaat dari program tersebut dapat memperoleh akses untuk berobat secara gratis di berbagai fasilitas layanan kesehatan milik Pemkab Sigi, serta faskes yang bekerja sama dengan Pemkab Sigi dalam program tersebut.
"Di Sigi ada warga yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan, ada juga yang tidak masuk dalam program KIS, maka Kartu Sigi Masagena mengintervensi warga miskin yang tidak terakomodir dalam BPJS Kesehatan dan KIS, terkait dengan pelayanan kesehatan," ujarnya.
"Jadi ada rumah sakit yang kerja sama dengan Pemkab Sigi mereka siap melayani pasien dari Sigi yang merupakan penerima manfaat kartu Sigi Masagena," ujarnya.
Ia menegaskan, untuk layanan kesehatan melalui program Sigi Masagena, hanya diperuntukan kepada masyarakat miskin yang tidak terakomodir dalam BPJS kesehatan dan KIS.
