Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menerima sebanyak 4.000 tablet obat demam keong atau schistosomiasis untuk pengobatan penderita penyakit parasitik kronis di Kabupaten Poso dan Sigi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Meskipun jumlahnya terbatas, kami maksimalkan penggunaan obat-obatan ini," kata Kepala Dinas Kesehatan Sulteng I Komang Adi Sudjendra di Palu, Jumat.
Ia menjelaskan saat ini terjadi peningkatan kasus demam keong cukup signifikan di Kabupaten Poso dan Sigi sejak tahun 2022, yang mana peningkatan kasus dari 0,22 persen menjadi 1,4 persen. Oleh karena itu, lanjutnyam penyakit ini harus segera ditangani.
Penanganan demam keong, kata dia, tidak cukup hanya Dinas Kesehatan sebagai instansi teknis, tetapi perlu kolaborasi semua pihak supaya percepatan penanganan lebih maksimal.
"Kami juga butuh dukungan Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, maupun para pihak non-pemerintahan untuk bersama-sama melakukan penanganan yang cepat dan tepat," katanya.
Dikemukakannya, secara teknis intervensi Dinas Kesehatan segera melakukan penanganan pada pasien yang positif terinfeksi penyakit parasitik kronis menular yang disebabkan oleh cacing trematoda.
"Obat-obatan ini kami distribusikan pada Minggu (5/2) ke Kabupaten Poso dan Sigi," ujarnya.
Rencananya, kata dia, Kemenkes akan mendistribusikan kembali obat demam keong ini pada pertengahan 2023 dengan jumlah yang lebih banyak.
Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kemenkes Lusi Leviana menambahkan obat praziquantel pengendali demam keong merupakan donasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan butuh proses yang lama untuk didistribusikan ke Indonesia.
"Permintaannya sudah sejak akhir tahun 2022 dan pengadaan obat ini cukup susah, karena belum ada izin edarnya di Indonesia," kata dia.
Tahap pertama obat demam keong akan didistribusikan ke Kabupaten Poso dan Sigi sebanyak 1.000 tablet disesuaikan dengan kebutuhan. Obat tersebut bisa dikonsumsi oleh anak-anak sesuai dengan dosisnya.
"Tidak menyangka kasusnya melonjak dan kami juga harus menunggu hasil survei Dinas Kesehatan Sulteng yang cukup memakan waktu, karena harus memeriksa tinja seluruh masyarakat untuk hasil yang valid," kata Lusi.
