Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menyebutkan angka kemiskinan di Sulteng pada tahun 2025 sebesar 10,92 persen, turun 0,12 persen dibanding tahun 2024 sebesar 11,04 persen.
"Terjadi penurunan 0,12 persen, kami terus berupaya menekan angka kemiskinan hingga ke angka terendah melalui berbagai kebijakan program," kata Anwar Hafid dalam kegiatan dialog pariwisata di Kota Palu, Selasa.
Ia mengemukakan, jumlah penduduk miskin Sulteng pada Maret 2025 sebanyak 356,19 ribu orang, dibandingkan September 2024 sebanyak 358,33 ribu orang.
Meskipun penurunan itu belum signifikan, kata dia, pemerintah daerah (pemda) setempat terus menggenjot langkah konkret dalam pengentasan kemiskinan.
Di era kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido, Pemprov Sulteng mengusung sembilan pilar utama pembangunan prioritas dengan slogan "Berani" (Bersama Anwar Reny), yakni Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Makmur, Berani Berkah, Berani Harmoni, dan Berani Berintegritas.
Ia menjelaskan, sembilan agenda pembangunan daerah itu akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat ditunjang dengan infrastruktur daerah yang memadai.
"Isu kemiskinan menjadi prioritas untuk dientaskan. Guna menekan jumlah penduduk miskin kami butuh kolaborasi lintas sektor yang kuat supaya pendapatan masyarakat meningkat," ujarnya.
Menurut dia, Pemprov Sulteng memacu program-program prioritas guna mempercepat pengentasan kemiskinan.
"Pelayanan dasar salah satu kunci dalam menekan angka kemiskinan masyarakat, di antaranya intervensi penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi," katanya.
Pada sektor pendidikan, membangun SDM unggul dimulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi sehingga tercipta generasi yang memiliki intelektual.
Kemudian pelayanan kesehatan mudah diakses semua masyarakat tanpa membedakan klasifikasi orang kaya dan miskin, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan keterampilan maupun memperluas akses lapangan kerja.
"Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat harus diintervensi dari hulu ke hilir, maka peran semua pihak sangat dibutuhkan dalam membangun daerah," kata dia.
