Parigi, Sulteng (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mengoptimalkan pelayanan permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu 2025 di lingkungan pemerintah kabupaten itu.
"Kami mengedepankan pelayanan yang ramah, cepat dan tepat waktu supaya masyarakat tidak lama menunggu," kata Kasat Intelkam Polres Parigi Moutong IPTU Sumarji di Parigi, Selasa.
Ia mengemukakan, lonjakan jumlah pemohon dipicu oleh syarat administrasi dalam seleksi PPPK paruh waktu, yang mana SKCK menjadi salah satu syarat wajib dalam pengurusan administrasi calon pegawai
Sejak Jumat (12/9) hingga Senin (15/9), tercatat sekitar 600 orang lebih pemohon SKCK datang mengurus administrasi, jumlah ini diperkirakan masih terus bertambah.
"Mungkin masih bertambah jumlahnya. Pelayanan optimal ini bagian dari komitmen Polri mendukung penyelenggaraan penerimaan pegawai dengan skema PPPK," ujarnya.
Salah satu optimalisasi pelayanan dilakukan, pihaknya menambah petugas pelayanan loket yang biasanya hanya satu petugas, kini ditambah lebih dari dua petugas, termasuk menambah hari kerja pada hari libur yakni Sabtu dan Minggu.
Langkah itu dilakukan supaya masyarakat tetap merasa nyaman, pelayanan tetap tertib, dan menghindari penumpukan antrian berlebihan.
"Pelayanan yang cepat dan transparan tentunya dilakukan sesuai prosedur. Penerbitan SKCK kepada pemohon tentunya juga memperhatikan hal-hal teknis," ucap Sumarji.
Petugas loket juga mengingatkan pemohon melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan, mulai dari fotokopi KTP-el, pas foto, hingga dokumen pendukung lain, dengan begitu proses penerbitan SKCK dapat berjalan lebih lancar.
Lonjakan pemohon SKCK menunjukkan tingginya semangat masyarakat Parigi Moutong dalam mengikuti seleksi PPPK, maka sebaiknya pemohon datang lebih awal guna menghindari kepadatan di hari-hari tertentu.
"Dengan kesiapan dan pelayanan maksimal dari aparat kepolisian, diharapkan seluruh peserta PPPK dapat melanjutkan tahapan seleksi dengan baik, sehingga tujuan pemerintah dalam menghadirkan aparatur yang profesional dan berintegritas dapat terwujud," kata dia.
