Pemkot-Palu segera konsultasi KemenPAN terkait tuntutan tenaga honorer

Senin, 24 November 2025 21:25 WIB

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid (kedua kiri) memberikan penjelasan memperjuangkan nasip honorer yang belum terangkat menjadi PPPK saat berdialog dengan Aliansi Honorer Kota Palu dalam aksi unjuk rasa meminta kejelasan nasip mereka berlangsung di Palu, Senin (24/11/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkot Palu

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah segera melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait tuntutan tenaga honorer yang belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat berdialog dengan ratusan honorer dalam aksi unjuk rasa di Palu Senin, mengatakan bahwa Pemkot Palu berkomitmen memperjuangkan nama-nama tenaga honorer yang telah diusulkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat.

"Ini menjadi permintaan besar, dan Pemkot Palu siap atas pembiayaan PPPK yang akan diangkat, baik yang bekerja paruh waktu maupun yang sudah berjalan,” ujarnya di hadapan wartawan.

Menurut dia, para tenaga honorer merupakan bagian dari keluarga besar Pemkot Palu yang selama ini berjuang dan bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam waktu dekat Pemkot akan berkonsultasi dengan Kemenpan RB untuk memastikan kejelasan nasib tenaga honorer, rencana itu akan melibatkan tiga orang perwakilan dari Aliansi Honorer Kota Palu.

"Saya upayakan Kamis 27 November 2025 menemui Kemenpan RB. Saya bawa tiga orang perwakilan honorer, bersama BKPSDM dan instansi teknis terkait lainnya," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Honorer Kota Palu Arifin mengapresiasi hasil pertemuan tersebut, karena adanya tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah (daerah).

"Kami minta kepada Kemenpan RB agar membuka link pendaftaran PPPK, karena banyak teman-teman kami belum terakomodasi. Hari ini yang terpenting karena ada tindak lanjut,” kata dia.

Arifin menambahkan, sebelumnya terdapat 1.250 data tenaga honorer yang diajukan, namun setelah proses validasi oleh BKPSDM, jumlah tersebut tersaring menjadi 998 orang, data itu perlu diperjuangkan ke Kemenpan RB.