Usulan calon direksi dan komisaris Bank Sulteng pasca RUPS-LB

Kamis, 5 Februari 2026 20:41 WIB

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Sulteng Tahun 2026 di Kota Palu, Rabu (4/2/2025). (ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng)

Palu (ANTARA) -

PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah atau Bank Sulteng, mengusulkan komposisi calon direksi dan calon komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2026.

Dalam keterangan tertulis di Palu, Kamis, RUPS-LB menetapkan Isdar E. Burhanuddin sebagai calon direktur operasional, dimana jabatan itu kosong beberapa waktu terakhir. Mengusulkan Firmansyah Azis sebagai calon direktur bisnis, dikarenakan Myrna Rianasari sebagai direktur bisnis sebelumnya telah selesai masa tugas.

Selain itu, RUPS-LB juga mengusulkan Nolvi Kilanta sebagai calon komisaris. Lalu, Novi Ventje B. Kaligis sebelumnya komisaris independen di calonkan naik ke komisaris utama.

Diketahui, Isdar E. Burhanuddin menjabat sebagai Kepala Bank Sulteng Kantor Cabang Kabupaten Sigi. Firmansyah Azis saat ini menjabat Kepala Divisi Kredit Kantor Pusat Bank Sulteng. Kemudian, Nolvi Kilanta saat ini menjabat sebagai Kepala Grup Operasi PT Bank SulutGo yang juga bagian dari PT Mega Corpora.

Sementara komposisi Bank Sulteng saat ini di tataran direksi tersisa Ramiyatie sebagai Direktur Utama dan Judy Koagow sebagai Direktur Kepatuhan. Kemudian, ditataran komisaris yakni Novi Ventje B. Kaligis dan Max Kembuan.

Seluruh calon direksi dan komisaris tersebut selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebelum resmi menjabat.

“Bank Sulteng adalah milik kita bersama. Dibutuhkan komitmen nyata dari seluruh pemegang saham, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid.

Komposisi kepemilikan saham dari terbesar sampai terkecil yakni Pemprov Sulteng 30,64 persen atau 1.507.448 lembar saham. PT Mega Corpora 26,00 persen atau 1.279.348 lembar saham. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong 4,93 persen atau 242.638 lembar saham.

Pemkab Banggai 4,85 persen atau 238.417 lembar saham. Pemkab Tolitoli 4,52 persen atau 222.523 lembar saham. Pemkab Banggai Kepulauan 3,68 persen atau 181.068 lembar saham.

Pemkab Poso 3,49 persen atau 171.897 lembar saham. Pemkab Donggala 3,42 persen atau 168.487 lembar saham. Pemkab Tojo Una-Una 3,34 persen atau 164.495 lembar saham. Pemkab Buol 3,02 persen atau 148.407 lembar saham.

Pemkab Morowali Utara 2,94 persen atau 144.741 lembar saham. Pemkab Morowali 2,93 persen atau 144.164 lembar saham. Pemerintah Kota Palu 2,56 persen atau 125.728 lembar saham.

Pemkab Banggai Laut 2,31 persen atau 113.591 lembar saham dan Pemkab Sigi 1,36 persen atau 66.746 lembar saham.