DPRD Sulteng minta pemerintah tangani PHK massal pekerja PT GNI

Rabu, 8 April 2026 20:42 WIB

Dok- Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Safri saat melakukan kunjungan dapil. (ANTARA/HO-DPRD Sulteng)

Palu (ANTARA) - Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) Muhammad Safri meminta pemerintah menangani fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap para pekerja PT Gunbuster Nickel Industry (GNI).

"Kebijakan PHK dalam skala besar bukan sekadar langkah efisiensi, melainkan berpotensi mencerminkan arogansi industrial yang dapat mengabaikan ketentuan hukum ketenagakerjaan," kata Muhammad Safri di Palu, Rabu, menanggapi PHK massal pekerja PT GNI.

Menurut dia ancaman PHK terhadap sekitar 2 ribu karyawan, apalagi yang baru bekerja tidak bisa dilakukan secara serampangan.

Ia mengemukakan, perusahaan berskala besar seperti PT GNI seharusnya memiliki mitigasi risiko yang matang dan tidak menjadikan PHK sebagai jalan pintas dalam menghadapi dinamika usaha.

PHK massal tidak dapat dipandang sebagai persoalan internal perusahaan semata, karena dampaknya menyentuh kehidupan ribuan pekerja dan masyarakat luas.

“Ketika ribuan kepala keluarga terancam kehilangan penghasilan, ini menjadi persoalan publik. Negara harus hadir memastikan keadilan dan perlindungan bagi pekerja,” ujarnya.

Ia juga meminta manajemen PT GNI untuk membuka secara transparan kondisi operasional yang menjadi dasar kebijakan tersebut, guna mencegah munculnya kecurigaan dan gejolak di masyarakat.

Selain itu, Safri mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah segera melakukan mediasi dan pengawasan, untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi, sekaligus mencegah konflik industrial yang lebih luas.

“Pemerintah daerah tidak boleh diam. Harus ada mediasi, pengawasan, dan langkah konkret untuk mencegah gelombang pengangguran yang lebih besar di kawasan industri,” ucapnya.

Informasi itu ia dapat saat melakukan kunjungan daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, setelah menerima aspirasi sejumlah karyawan yang mengaku menerima surat PHK dari manajemen baru perusahaan.

Dampak PHK massal tidak hanya meningkatkan angka pengangguran, tetapi juga berpotensi memukul sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada aktivitas ekonomi para pekerja.

“PHK massal berbahaya, bukan hanya menambah pengangguran, tetapi juga memukul ekonomi daerah,” kata dia.

Ia menambahkan, gelombang PHK tersebut berpotensi memicu krisis sosial-ekonomi di wilayah lingkar industri, termasuk penurunan daya beli masyarakat hingga meningkatnya tekanan ekonomi keluarga.

“Efek domino pasti terjadi. Daya beli masyarakat turun, UMKM terdampak, dan stabilitas ekonomi bisa terganggu,” kata Safri lagi.