Pemkab-Sigi rampungkan verifikasi dan validasi DTSEN daerah

Jumat, 10 April 2026 15:25 WIB

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sigi Ariyanto saat ditemui media di Sigi, Jumat (10/4/2026). ANTARA/Moh Salam

Sigi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) sedang merampungkan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di daerah tersebut.

"Jadi pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya dukungan terhadap proses pemutakhiran DTSEN secara terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sigi Ariyanto saat ditemui media di Sigi, Jumat.

Ia mengemukakan verifikasi dan validasi juga dilakukan untuk data penerima bantuan iuran (PBI) APBD Kabupaten Sigi.

"Tentunya hasil verifikasi ini kami ingin memperbaharui data yang ada di desa terutama untuk masyarakat yang berpindah kependudukan atau sudah meninggal karena ini berkaitan dengan PBI APBD yang dibiayai oleh pemerintah daerah," ucapnya.

Ia menuturkan berdasarkan data Maret 2026, pemerintah daerah masih membayar tagihan ke BPJS Kesehatan mencapai Rp6 miliar.

"Masih banyak ditemukan masyarakat sudah meninggal dan datanya masih aktif disebabkan belum terbitnya akta kematian," katanya.

Menurut dia, pihaknya setiap bulan terus melakukan update Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Sigi.

"Jadi ini merupakan data bergerak, setiap bulan pasti akan kami lakukan update mulai dari tingkat desa dan kecamatan untuk selanjutnya diteruskan ke Kementerian Sosial dan BPS guna penentuan peringkat desil," kata dia.

Ariyanto menyebutkan agar ke depan pemerintah desa dapat pro aktif melakukan update data masyarakat di masing-masing desa.

"Pemerintah desa harus rajin melakukan update data masyarakatnya, termasuk peduli dan tidak pilih kasih terkait dalam pemberian bantuan sosial (bansos), sehingga bansos diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya dan tepat sasaran," ujarnya.

Diketahui jumlah penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) daerah itu hingga 31 Maret 2026 mencapai 39.444 jiwa.

Untuk penerima PBI APBD provinsi sebanyak 28.505 jiwa dan PBI APBN mencapai 106.618 jiwa.

Sementara itu penerima PKH dan sembako mencapai 26.639 kepala keluarga dengan rincian 12.202 KK penerima PKH dan 14.437 KK penerima sembako.