Pemprov Sulteng perkuat tata kelola keamanan informasi hadapi ancaman siber

Sabtu, 11 April 2026 16:46 WIB

Diskominfosantik Sulteng menerima kunjungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam rangka pelaksanaan Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKS). ANTARA/HO-Humas Diskominfosantik Sulteng

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) memperkuat tata kelola keamanan informasi dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Provinsi Sulteng Suandi di Palu, Sabtu, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam rangka pelaksanaan Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKS).

“Melalui penilaian ini kami mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait tingkat kematangan keamanan siber dan sandi, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan,” katanya.

Menurut dia, kunjungan BSSN bertujuan untuk memperkuat tata kelola keamanan informasi sekaligus meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman siber yang kian berkembang.

Dalam kesempatan tersebut, BSSN menyampaikan adanya perubahan instrumen penilaian, mulai tahun 2027 pengukuran akan difokuskan pada satu indikator utama, yakni Indeks Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI), menggantikan beberapa indeks sebelumnya seperti Indeks Keamanan Informasi (IKAMI).

Suandi mengatakan kegiatan ini juga menjadi momentum strategis untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan BSSN dalam mewujudkan ekosistem keamanan siber nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfosantik Wahyu Agus Pratama menambahkan pentingnya konsistensi dalam penginputan data serta keterlibatan seluruh bidang terkait agar sistem tetap berjalan optimal, meskipun terjadi pergantian personel.

“Konsistensi pengelolaan data dan kolaborasi lintas bidang, khususnya persandian dan statistik, menjadi kunci keberlanjutan sistem,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, berbagai insiden siber yang pernah terjadi harus menjadi pembelajaran untuk memperkuat standar operasional prosedur (SOP).