Mengapa prodi harus menyesuaikan zaman?

Jakarta (ANTARA) - "Jika kita mengajar siswa hari ini seperti kita mengajar mereka kemarin, maka kita sedang merampas masa depan mereka."

Kutifan masyhur dari filsuf, sekaligus tokoh pendidikan asal Amerika Serikat John Dewey, tersebut tampaknya terus menjadi alarm yang berdering nyaring melintasi zaman. Meski diucapkan puluhan tahun silam, pesan Dewey menemukan urgensinya di era modern, menjadi teguran reflektif bagi para pemangku kepentingan pendidikan tinggi di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Saat ini, umat manusia berada pada era disrupsi, di mana perubahan lanskap ekonomi dan teknologi berlangsung semakin cepat dan tak terprediksi. Dunia kerja bergerak ke arah yang jauh lebih dinamis, ditandai dengan munculnya berbagai profesi baru yang sebelumnya tak pernah terbayangkan, seperti analis mahadata (big data analyst), spesialis kecerdasan buatan (AI specialist), hingga manajer transformasi digital.

Di saat yang sama, kita juga menyaksikan hilangnya sejumlah pekerjaan lama akibat otomatisasi, serta meningkatnya kebutuhan mutlak akan keterampilan lintas disiplin.

Di tengah gelombang perubahan radikal itu, perguruan tinggi sebagai kawah candradimuka peradaban dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar yang tak bisa lagi dihindari: Apakah program studi (prodi) yang ada saat ini masih relevan dengan tuntutan zaman?

Pertanyaan tersebut menjadi inti dari perdebatan akademik maupun publik yang mengemuka belakangan ini. Wacana penyesuaian prodi memicu respons yang amat beragam di kalangan sivitas akademika maupun masyarakat luas.

Sebagian pihak menilai langkah adaptasi tersebut sangat krusial agar pendidikan tinggi tidak tertinggal dari kereta kemajuan dan kebutuhan industri yang berlari cepat. Namun, di sisi lain, tidak sedikit pula pakar yang merasa khawatir bahwa kebijakan penyesuaian ini akan mengorbankan marwah dan keberagaman ilmu pengetahuan murni hanya demi melayani hasrat pasar semata.

Keniscayaan adaptasi

Secara global, langkah evaluasi terhadap program studi, sejatinya bukanlah sebuah fenomena baru yang mengejutkan. Perguruan tinggi ternama di negara-negara maju telah lama menjadikan peninjauan berkala terhadap jurusan-jurusan mereka sebagai sebuah tradisi akademik, terutama ketika terjadi pergeseran tektonik dalam kebutuhan tenaga kerja.

Di Amerika Serikat, misalnya, sejumlah universitas terkemuka tidak ragu melakukan restrukturisasi besar-besaran. Mereka berani mengambil langkah tidak populer dengan menutup atau menggabungkan program studi yang minim peminat dan dianggap usang secara praksis.

Kebijakan ini lahir dari realitas tak terbantahkan bahwa minat generasi muda terus berubah, sementara industri menuntut kompetensi baru yang jauh lebih spesifik dan aplikatif.

Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pendekatan yang diambil oleh kampus-kampus global ini tidak selalu bersifat eliminatif atau sekadar "tutup warung". Banyak kampus memilih jalan tengah yang brilian, yakni mentransformasi program yang sudah ada.

Disiplin ilmu yang sebelumnya berdiri sendiri secara eksklusif dalam menara gading, kini dikembangkan menjadi lebih interdisipliner. Ilmu sosial, kini berdampingan dengan ilmu komputer melahirkan sosiologi komputasi; ilmu humaniora merangkul teknologi informasi melahirkan digital humanities.

Fenomena global ini memberikan satu pelajaran penting, yakni persoalan utama sesungguhnya bukanlah pada eksistensi suatu ilmu itu sendiri, melainkan pada bagaimana mengontekstualisasikan relevansinya dalam menjawab persoalan mutakhir zaman.

Bagaimana dengan Indonesia? Di Tanah Air, urgensi penyesuaian prodi memiliki konteks yang tidak kalah kuat, bahkan bisa dibilang mendesak. Indonesia, saat ini tengah menyongsong puncak bonus demografi dan bercita-cita mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang secara perlahan mulai bergeser dari ketergantungan pada sumber daya alam menuju ekonomi yang bertumpu pada inovasi, kreativitas, dan teknologi, menuntut ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang presisi dengan kebutuhan industri.

Namun, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja masih menjadi tantangan struktural yang nyata. Terdapat paradoks yang memprihatinkan: di satu sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) kerap mencatat tingginya angka pengangguran terbuka yang disumbang oleh lulusan perguruan tinggi yang kesulitan terserap di pasar kerja. Di sisi lain, sejumlah sektor industri strategis justru mengeluhkan kesulitan mencari talenta lokal dan mengalami kekurangan tenaga terampil yang siap pakai.

Kondisi paradoksal ini menunjukkan dengan jelas adanya ketidaksesuaian antara kompetensi yang dihasilkan perguruan tinggi dengan realitas kebutuhan yang ada di lapangan. Sistem birokrasi penyusunan kurikulum yang kerap kali berjalan lambat sering tertinggal jauh oleh kecepatan inovasi industri yang bergerak dalam hitungan bulan.

Oleh karena itu, penyesuaian program studi menjadi salah satu langkah strategis untuk menjembatani jurang kesenjangan tersebut. Perguruan tinggi, kini dituntut kelincahannya. Kampus tidak hanya diminta berlomba-lomba membuka program baru yang sedang tren, tetapi yang lebih penting adalah memperbarui napas program yang sudah ada agar tetap relevan.

Kurikulum perlu dibedah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, metode pembelajaran harus diperbarui dengan meninggalkan pola feodal menuju pembelajaran partisipatif, serta kolaborasi dengan dunia industri (pentahelix) harus diperkuat secara substansial, bukan hanya tanda tangan nota kesepahaman (MoU) di atas kertas. Tanpa langkah taktis tersebut, pendidikan tinggi berisiko teralienasi dan tertinggal dari dinamika yang terjadi di luar tembok kampus.

Bukan eliminasi

Meski urgensinya sangat jelas, penyesuaian prodi tidak bisa dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau serampangan. Kekhawatiran dari kalangan akademisi bahwa pendidikan tinggi akan direduksi sekadar menjadi "pabrik pekerja" yang terlalu berorientasi pada kebutuhan pasar, adalah kritik yang valid dan tetap harus menjadi perhatian utama.

Kita tidak boleh melupakan bahwa ilmu-ilmu yang tampaknya tidak secara langsung berkaitan dengan keterampilan vokasi atau dunia kerja, seperti humaniora, sosiologi, sejarah, sastra, dan filsafat, memiliki peran yang amat fundamental. Disiplin ilmu tersebut bertugas membentuk cara berpikir kritis, memupuk empati, menanamkan etika, dan mengasah kemampuan komunikasi interpersonal. Dalam menghadapi era kecerdasan buatan, di mana mesin bisa melakukan tugas teknis dengan lebih baik, kompetensi khas manusiawi inilah yang justru menjadi fondasi terpenting dalam menavigasi kompleksitas dunia modern. Kemampuan untuk memaknai etika teknologi, misalnya, tidak lahir dari mesin pengodean, melainkan dari kedalaman pemahaman humaniora.

Oleh karena itu, penyesuaian prodi mutlak harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan seimbang. Relevansi tidak boleh dimaknai secara sempit hanya pada penyerapan tenaga kerja, tetapi harus mencakup kontribusi prodi terhadap pembangunan karakter manusia dan peradaban secara menyeluruh.

Pengalaman dari berbagai negara maju telah membuktikan bahwa titik keseimbangan tersebut sangat mungkin dicapai. Pendidikan tinggi dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri inovatif, sekaligus tetap menjaga pelestarian keberagaman ilmu pengetahuan. Kampus yang mampu beradaptasi secara elegan, tanpa kehilangan roh dan identitas akademiknya, cenderung lebih tangguh dan bertahan melintasi generasi. Mereka tidak sekadar menutup program yang dituding tidak relevan, tetapi mendesain ulang arsitekturnya menjadi lebih kontekstual dengan tantangan masa depan.

Indonesia, saat ini berada persis pada fase persimpangan yang sama. Dengan dinamika geopolitik, ekonomi, dan teknologi global yang terus bergolak, sistem pendidikan tinggi nasional dituntut untuk tampil lebih adaptif.

Dalam konteks kebijakan negara, arah yang diambil pemerintah perlahan mulai menemui titik terangnya, menegaskan bahwa penyesuaian sama sekali bukan sinonim dari penghapusan. Seperti yang ditekankan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto bahwa program studi tidak dirancang untuk ditutup secara sepihak, melainkan didorong untuk dikembangkan agar kembali beresonansi dengan kebutuhan masyarakat.

Hari Pendidikan Nasional

Pada akhirnya, diskursus mengenai penyesuaian program studi ini menemukan momentum reflektifnya yang paling tepat pada hari ini, tanggal 2 Mei, saat kita bersama-sama memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara, sejak awal mula berdirinya Taman Siswa telah meletakkan fondasi filosofis bahwa pendidikan sejatinya adalah proses "memerdekakan manusia". Memerdekakan manusia tidak hanya berarti membebaskan mereka dari belenggu kebodohan masa lalu, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan untuk bertahan hidup, beradaptasi, dan berjaya di zamannya sendiri. Kodrat alam dan kodrat zaman adalah dua hal yang menurut Ki Hajar Dewantara harus selalu menjadi kompas dalam mendidik anak bangsa.

Hari Pendidikan Nasional sejatinya bukan sekadar perayaan seremonial tahunan, melainkan sebuah pengingat keras bahwa pendidikan—termasuk pendidikan tinggi—harus terus bergerak lincah mengikuti perubahan kodrat zaman. Tantangan kita ke depan bukan lagi berdebat pada pertanyaan apakah perubahan itu perlu dilakukan, tetapi pada tataran strategis: bagaimana melakukannya dengan arif, tepat sasaran, dan bermartabat.

Dalam semangat Hardiknas ini, kita kembali disadarkan bahwa yang sedang dipertaruhkan dalam isu penyesuaian prodi bukanlah sekadar angka statistik kelulusan atau jumlah program studi yang tercatat di pangkalan data kementerian. Hal yang sesungguhnya sedang kita pertaruhkan adalah kualitas manusia Indonesia, relevansi institusi keilmuan, dan masa depan bangsa itu sendiri.

Perguruan tinggi tidak boleh berpuas diri hanya dengan mempertahankan kejayaan masa lalu. Mereka harus memastikan bahwa setiap program studi, apa pun rumpun ilmunya, mampu menjawab tantangan zaman dan tetap memberikan kontribusi nyata dalam melahirkan generasi pembangun bangsa. Karena pada akhirnya, pendidikan tinggi yang relevan adalah kunci utama untuk membuka gerbang kemajuan Indonesia.

Pewarta : Sean Filo Muhamad
Editor: Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026