Polresta Palu sita 48 ribu butir pil THD

Selasa, 5 Mei 2026 20:37 WIB

Kasat Resnarkoba Polresta Palu Kompol Usman (tengah) dalam jumpa pers di Palu, Selasa (5/5/2026). (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

Palu (ANTARA) - Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Palu menyita 48 ribu butir pil Trihexyphenidyl (THD), yang masuk dalam golongan obat keras dan dikategorikan sebagai narkoba/obat-obatan terlarang.

“Peredaran obat keras tanpa izin sangat berbahaya bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Kami akan terus melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku,” kata Kasat Resnarkoba Polresta Palu Kompol Usman, Selasa.

Dia menjelaskan pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas transaksi obat keras ilegal. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan hingga berhasil melakukan penangkapan pada Senin (27/4/2026) sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Setia Budi, Lorong Delima, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore.

Dua terduga pelaku berinisial Iba dan Abss diamankan di lokasi. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti sebanyak 48 paket besar yang diduga obat keras jenis THD dengan total sekitar 48.000 butir.

Pengembangan kemudian dilakukan pada Selasa (28/4/2026) sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Kangguru, Kelurahan Talise. Polisi kembali mengamankan satu terduga pelaku berinisial Saba.

Dari hasil pengembangan, turut terungkap keterlibatan satu pelaku lain berinisial Fsas yang diduga bagian dari jaringan peredaran. Selain itu, polisi juga mengamankan tiga kotak dos berwarna coklat serta tiga unit handphone sebagai barang bukti pendukung.

Usman menegaskan pengungkapan itu merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran obat keras ilegal di Kota Palu. Selain itu, pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan yang lebih luas.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Pengembangan terus dilakukan guna mengungkap pemasok dan jaringan lain yang terlibat dalam peredaran obat keras ini,” katanya menegaskan.

Para terduga pelaku dijerat dengan Pasal 436 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif serta melengkapi berkas perkara.