Rustia Tompo Pimpin Fraksi Hanura DPRD Kota Palu gantikan Irsan Satria

Selasa, 26 Mei 2026 08:08 WIB

Rustia Tompo ditetapkan sebagai Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Palu. ANTARA/HO-Humas DPRD Palu

Palu, Sulteng (ANTARA) - DPRD Kota Palu secara resmi mengumumkan pergantian pimpinan Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Senin (25/5).

Pengumuman tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Palu Muhlis Aca saat memimpin jalannya rapat paripurna sebelum agenda pembahasan laporan Panitia Khusus (Pansus) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Palu Tahun 2025.

Muhlis Aca mengatakan pergantian pimpinan Fraksi Hanura didasarkan pada surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Palu Nomor 006/DPC-HANURA Kota Palu/III/2026 tertanggal 30 Maret 2026 tentang rotasi Fraksi Hanura DPRD Kota Palu.

“Substansi surat tersebut adalah usulan pergantian Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Palu dari saudara Irsan Satria kepada saudari Rustia Tompo,” kata Muhlis Aca saat membacakan pengumuman dalam rapat paripurna.

Selain pergantian ketua fraksi, struktur kepengurusan Fraksi Hanura DPRD Kota Palu juga mengalami perubahan. Rustia Tompo ditetapkan sebagai Ketua Fraksi, Muchsin Ali menjabat Sekretaris Fraksi, dan Anna Fatimah Zukhra dipercaya sebagai Wakil Ketua Fraksi.

Sementara itu, Irsan Satria yang sebelumnya menjabat Ketua Fraksi Hanura kini bertugas sebagai anggota fraksi.

Muhlis Aca menyatakan pimpinan rapat menerima dan mengumumkan secara resmi susunan baru kepengurusan Fraksi Hanura DPRD Kota Palu sesuai usulan yang disampaikan DPC Partai Hanura Kota Palu.

Dengan diumumkannya susunan tersebut, kepengurusan baru Fraksi Hanura DPRD Kota Palu resmi berlaku dan akan menjalankan tugas-tugas fraksi dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di lingkungan DPRD Kota Palu.

Pergantian pimpinan fraksi merupakan bagian dari mekanisme internal partai politik dalam rangka penataan organisasi dan penguatan peran fraksi di lembaga legislatif daerah.