Lebak (ANTARA) - Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lebak Siti Nurasiah mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo untuk mengatasi gelombang aksi massa pengunjuk rasa di Provinsi Papua dengan menginstruksikan kepada Kepala Kepolisian untuk menegakkan hukum.
"Penegakan hukum itu karena Papua bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Siti Nurasiah di Lebak, Minggu.
Presiden Jokowi dinilai tepat mengambil kebijakan dengan menginstruksikan kepada Kapolri untuk penegakan hukum di Tanah Cenderawasih itu karena kedudukan hukum di Indonesia itu sama tanpa pandang bulu.
Provinsi Papua itu mutlak secara hukum internasional bagian NKRI sehingga petugas harus bertindak tegas untuk kedamaian.
"Kami berharap dengan penegakan hukum itu kondisi Papua aman dan damai serta kondisif," katanya menjelaskan.
Menurut dia, selama ini, pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua masuk kategori luar biasa mendapat perhatian Jokowi.
Saat ini, di berbagai bagian provinsi itu direalisasikan pembangunan infrastruktur bandara, waduk, revitalisasi pasar hingga jalan tol.
Pembangunan infrastruktur tersebut guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua juga pelayanan masyarakat.
Oleh karena itu, pihaknya berharap warga Papua damai dan tidak melakukan aksi massa yang melakukan kekerasan sehingga menimbulkan kerusakan fasilitas umum.
Bahkan, aksi massa itu mengakibatkan korban jiwa dan luka baik aparat maupun warga.
"Kami minta warga tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang bisa merugikan diri sendiri," katanya.
