Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) RI mengatakan masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait kemungkinan pemangkasan eselon di kementerian.
"Kami masih menunggu petunjuk pelaksanaan," kata Menteri Sosial Juliari Batubara dalam acara silaturahim yang digelar di Jakarta, Senin.
Kemensos, katanya, masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari Kementerian PAN-RB sehingga sampai saat ini dirinya belum bisa berbuat banyak.
"Itu nanti leading factornya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, jadi kami tunggu saja," katanya.
Sementara itu, saat ditanya tentang kesiapan menghadapi kemungkinan pemangkasan eselon III dan IV di Kemensos, Juliari mengatakan belum ada persiapan apapun terkait rencana penyederhanaan tersebut.
"Enggak ada, jalan begitu saja," katanya.
Sebelumnya, rencana perampingan birokrasi melalui pemangkasan eselon di kementerian telah disampaikan Presiden Joko Widodo usai dirinya dikukuhkan sebagai Presiden periode 2019-2024.
Jokowi menuturkan penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong, birokrasi yang panjang harus dipangkas.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
Berita Terkait
Penyederhanaan surat suara untuk Pemilu 2024 yang murah dan mudah
Selasa, 22 Maret 2022 12:33 Wib
Kemendagri: 232 daerah telah usulkan penyederhanaan birokrasi
Kamis, 1 Juli 2021 20:01 Wib
Mendikbud Nadiem sederhanakan format rencana pelaksanaan pembelajaran
Rabu, 11 Desember 2019 14:35 Wib
Sultan HB X sepakat penyederhanaan eselon
Kamis, 7 November 2019 10:07 Wib
Presiden tekankan penyederhanaan perizinan
Rabu, 7 Maret 2018 17:04 Wib
YLKI: penyederhanaan golongan listrik bebani konsumen
Kamis, 16 November 2017 10:00 Wib
Inggris Apresiasi Kebijakan Penyederhanaan Investasi Indonesia
Rabu, 21 Oktober 2015 6:28 Wib