BPBD Palu dipimpin pejabat baru

id Pengambilan sumpah, wali kota, pejabat eselon IIb, palu

BPBD Palu dipimpin pejabat baru

Tiga pejabat struktural Eselon IIb diambil sumpah oleh Wali Kota Palu Hidayat di ruang kerjanya, Rabu (27/11/2019). (ANTARA/HO- Humas Pemkot Palu)

Masih ada masalah pendataan penerima dana stimulan. Saat ini proses pencairan dana tersebut sedang berjalan
Palu (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Sulawesi Tengah, kini dipimpin pejabat baru, setelah Wali Kota Palu Hidayat menggeser Kepala BPBD sebelumnya Presly Tampubolon ke jabatan lain pada pelantikan dan sumpahnya jabatan lingkup Pemkot Palu, di Palu, Rabu.

Presly yang kesehariannya mengurus kebencanaan di kota itu digantikan Singgi B Prasetyo yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu.

Sementara Presly digeser mengisi jabatan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu, sedangkan Denny Taufan yang sebelumnya bertugas di instansi tersebut ditempatkan mengisi jabatan Asisten Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan menggantikan Singgi. 

Sebelumnya Wali Kota Palu Hidayat saat menghadiri perayaan Natal Kerukunan Keluarga Witamori, di Palu beberapa waktu lalu mengungkapkan, bahwa dia telah menonjob salah seorang kepala bidang di BPBD karena disinyalir terlibat memainkan data korban penerima stimulan tahap dua. 

"Masyarakat silahkan datang ke kantor kelurahan masing-masing untuk melengkapi berkas penerimaan dana stimulan," kata Hidayat. 

Baca juga: Satgas rehab rekon akan tertibkan fasilitator nakal
Baca juga: Realisasi rehab-rekon rumah bencana Pasigala baru capa 10 persen


Wali kota mengemukakan, saat ini sekitar 9.000-an data rehabilitasi rumah rusak ringan, sedang dan berat atau penerima dana stimulan masih bermasalah.

Dia menduga, ada oknum-oknum tertentu sengaja memainkan data-data korban penerima bantuan tersebut sehingga persoalan itu belum juga tuntas.

"Masih ada masalah pendataan penerima dana stimulan. Saat ini proses pencairan dana tersebut sedang berjalan," kata dia.

Wali kota meminta Kepala BPBD yang baru diambil sumpahnya agar lebih fokus menangani perbaikan rumah rusak terdampak gempa, baik rusak ringan, sedang maupun berat. 

Pemkot Palu, katanya telah mendapat kucuran anggaran senilai Rp820 miliar untuk kepentingan rehabilitasi sebanyak 38.805 rumah.

Hidayat meminta agar nama-nama penerima bantuan dana stimulan tahap dua harus sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar tidak terjadi tumpang tindih data. 

Instansi teknis, harap Hidayat perlu melakukan sinergitas saat melakukan validasi data penerima bantuan.***
Pewarta :
Editor : Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar