Washington (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada Selasa (3/12) dengan suara bulat menyetujui rancangan undang-undang yang mengharuskan pemerintah Trump memperkeras reaksinya terhadap penindasan China atas warga minoritas Muslim, sehingga mengundang pengutukan cepat dari Beijing.
Uighur Act 2019 adalah versi yang lebih keras dari satu RUU yang membuat marah Beijing ketika disetujui oleh Senat pada September, kata Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu. RUU tersebut menyeru Presdien Donald Trump agar menjatuhkan sanksi untuk pertama kali atas seorang anggota politbiro tanggung di China, bahkan saat ia mengupayakan kesepakatan dengan Beijing guna mengakhiri perang dagang yang melanda ekonomi global itu.
Baru pekan lalu, Trump menandatangani RUU peraturan yang mendukung pemrotes anti-pemerintah di Hong Kong kendati ada keberatan dan membuat marah China.
RUU Uighur, yang disahkan oleh 407-1 di Senat --yang dikuasai Demokrat, mengharuskan presiden AS tersebut mengutuk pelecehan terhadap orang Muslim dan menyerukan penutupan kamp tahanan massal di Wilayah Xinjiang di bagian barat-laut China.
RUU itu menyerukan sanksi terhadap para pejabat senior China yang dikatakannya bertanggung-jawab dan secara khusus menyebutkan nama Sekretaris Partai Komunis Xinjiang Chen Quanguo, yang, sebagai anggota politbiro, menjadi pejabat eselon yang lebih tinggi di kepemimpinan China.
RUU yang diubah tersebut masih harus disetujui oleh Kongres, yang dikuasai Republik, sebelum dikirim kepada Trump. Gedung Putih belum mengatakan apakah Trump akan menandatangani atau memveto RUU itu, yang berisi ketentuan yang mengizinkan presiden meringankan sanksi jika ia memutuskan itu untuk kepentingan nasional.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
Indef minta pemerintah cermati urgensi skema power wheeling
Rabu, 10 April 2024 15:00 Wib
Vietnam usulkan RUU kurangi hukuman penjara bagi remaja nakal
Minggu, 7 April 2024 20:26 Wib
Pakar ingatkan tiap warga bisa jadi kades usai DPR setujui RUU Desa
Senin, 1 April 2024 9:04 Wib
Presiden Polandia veto amandemen RUU tentang pil pencegah kehamilan
Sabtu, 30 Maret 2024 11:57 Wib
Anggota DPR: RUU EBET bisa percepat transisi energi di Indonesia
Senin, 26 Februari 2024 14:57 Wib
Parlemen Turki setujui RUU keanggotaan Swedia dalam NATO
Rabu, 24 Januari 2024 8:50 Wib
Tak ada desentralisasi jika Gubernur DKI dipilih Presiden
Kamis, 7 Desember 2023 7:09 Wib
Menkopolhukam tak persoalkan RRU DKJ yang atur gubernur ditunjuk presiden
Rabu, 6 Desember 2023 6:41 Wib